Data kesejahteraan sosial perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ketidaksesuaian data bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga dapat memengaruhi penentuan sasaran program pemerintah.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Kang Rachmat, di DPD Partai NasDem Kota Bandung, Rabu (21/10/2026).
Dalam materi pengawasan, pemutakhiran dan verifikasi data desil menjadi perhatian untuk memastikan informasi yang digunakan pemerintah tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Warga juga perlu mengetahui prosedur yang dapat ditempuh apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Pemutakhiran data perlu dilakukan secara cermat agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data yang digunakan pemerintah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada mekanisme verifikasi dan perbaikan yang jelas sesuai ketentuan,” ujar Kang Rachmat.
Selain pembaruan data, pengawasan juga perlu memastikan bahwa penentuan penerima program pemerintah memperhatikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan.
“Data yang akurat menjadi salah satu dasar agar program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Karena itu, persoalan ketidaksesuaian data perlu ditelusuri dan dikoordinasikan dengan instansi berwenang agar penanganannya dilakukan melalui prosedur yang tepat,” katanya.
Kegiatan tersebut juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi lingkungan dan persoalan pelayanan publik. Aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut sesuai kewenangan instansi terkait.
Melalui pengawasan ini, pemutakhiran data, kejelasan mekanisme koreksi, dan koordinasi antarpihak menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran. (VC)
