Warga yang kondisi ekonominya masih sulit, tetapi justru tidak masuk kriteria penerima bantuan, menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Kang Rachmat, saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Dapil 6 Kota Cimahi, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga, persoalan data desil kesejahteraan sosial menjadi perhatian. Sebab, ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya dapat membuat warga kesulitan mengakses bantuan yang mereka butuhkan.
Kang Rachmat menjelaskan bahwa pembenahan pendataan menjadi hal penting, terutama karena data yang digunakan sebelumnya bersumber dari sejumlah instansi, seperti Dinas Sosial, BPS, dan Disdukcapil. Perbedaan data tersebut perlu dibenahi agar informasi yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan keadaan masyarakat.
“Data kesejahteraan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Kalau kondisi warga di lapangan berbeda dengan data yang tercatat, tentu perlu ada pemeriksaan dan pembaruan supaya penentuan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang berlaku,” ujar Kang Rachmat.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga juga perlu ditelusuri lebih lanjut melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan begitu, keluhan mengenai ketidaksesuaian data tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat menjadi bahan untuk mendorong perbaikan pendataan.
Selain bantuan sosial, warga turut menanyakan akses bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. Dalam pertemuan itu, Kang Rachmat juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan persoalan pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
“Aspirasi masyarakat penting untuk menjadi bahan pengawasan. Persoalan yang disampaikan perlu diperjelas dan dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang, sehingga masyarakat mengetahui jalur yang dapat ditempuh dan penanganannya bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai masukan warga dihimpun sebagai bahan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait ketepatan data kesejahteraan, akses bantuan pendidikan, dan informasi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. (VC)
