Pemerataan pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, sehingga penentuan program pembangunan perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Cikupa, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Rabu (21/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, M. Rizky menekankan bahwa pemetaan kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat perlu dihimpun agar program yang disusun sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa menyamaratakan seluruh wilayah karena masing-masing memiliki persoalan dan prioritas yang berbeda. Karena itu, pendataan dan pemetaan kebutuhan menjadi langkah penting agar pembangunan lebih tepat sasaran,” ujar M. Rizky.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya dan anggaran juga menuntut pemerintah untuk menyusun prioritas secara cermat. Program yang direncanakan perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, serta keberlanjutan hasil pembangunan.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pembangunan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, program yang disusun, dan hasil pembangunan dapat terus diperhatikan.
“Jangan sampai program pembangunan hanya berjalan berdasarkan perencanaan administratif, tetapi tidak menjawab kebutuhan warga. Aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan prioritas pembangunan,” katanya.
M. Rizky berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait terus diperkuat. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, ia mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memperhatikan pemerataan serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. (VC)
