Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu cara untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh berbagai layanan kepesertaan secara lebih praktis tanpa harus selalu datang langsung untuk mengurus kebutuhan administrasi.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami Herman (Ibu SWH), saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Cemara, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Rabu (21/10/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mengenal Mobile JKN: Kemudahan Akses Layanan Kesehatan bagi Masyarakat”.
Ibu SWH menilai, pemahaman masyarakat terhadap teknologi pelayanan publik perlu terus ditingkatkan. Sebab, kemudahan layanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas digital, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya.
“Sekarang masyarakat sudah bisa mengakses berbagai layanan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui telepon genggam. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengenal Mobile JKN dan memahami cara menggunakannya agar kebutuhan administrasi kesehatan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis,” ujar Ibu SWH.
Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat memeriksa status kepesertaan, melihat informasi tagihan, melakukan perubahan data tertentu, hingga mengambil antrean online di fasilitas kesehatan yang telah menyediakan layanan tersebut.
Menurutnya, sosialisasi seperti ini diperlukan agar perkembangan teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai fasilitas digital sudah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan informasi dan pemahaman.
“Teknologi harus bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru membuat masyarakat kesulitan. Maka, sosialisasi dan pendampingan perlu terus dilakukan supaya semakin banyak warga yang mengetahui manfaat serta fitur-fitur yang tersedia di Mobile JKN,” katanya.
Ibu SWH berharap, masyarakat Desa Cemara dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN sesuai kebutuhan dan semakin terbiasa menggunakan layanan digital untuk mengakses informasi kepesertaan.
Ia juga menekankan bahwa kemudahan akses informasi dan administrasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital BPJS Kesehatan semakin meningkat sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih mudah, efektif, dan praktis. (VC)
