Anggaran Lem Aibon Bikin Heboh, Sri Mulyani Terpaksa Turun Tangan - Telusur

Anggaran Lem Aibon Bikin Heboh, Sri Mulyani Terpaksa Turun Tangan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Ist)

telusur.co.id - Polemik anggaran Dinas Pendidikan DKI untuk lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020, memaksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk turun tangan.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBN tentunya dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/11/19).

Sri Mulyani mengatakan, berbagai hal akan dikoordinasikan untuk menyelesaikan polemik anggaran DKI yang menghebohkan publik itu.

"Dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama," tegasnya.

Seperti diketahui,  Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik. Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor. Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan' dari kepemimpinan Pemprov DKI sebelumnya.

Menurut Anies, saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital, tapi tidak smart alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.

Biasanya, kata Anies, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” kata Anies. [Fhr]


Tinggalkan Komentar