Anggota Komisi VIII DPR Bakal Usul Bentuk Panja Investigasi Biaya Haji 2022 - Telusur

Anggota Komisi VIII DPR Bakal Usul Bentuk Panja Investigasi Biaya Haji 2022

Ilustrasi jemaah haji tawaf di Masjidil Haram. Foto: Istimewa

telusur.co.id -  Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid memastikan akan menyuarakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Investigasi terkait Biaya Haji tahun 2022. Pangkalnya, banyak temuannya terkait anggaran komponen-komponen haji tahun 2022, yang di mark up (dilebihkan) diduga oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Karena itu, Wachid menegaskan, saat rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) besok Rabu, Februari 2023, dirinya akan menyuarakan hal tersebut. 

"Beberapa temuan akan saya sampaikan dalam rapat besok Rabu jam 2 (pukul 14.00 WIB) di Komisi VIII DPR RI. Bila perlu di buat Panja Investigasi," tegas Wachid saat dihubungi, Selasa (7/2/23). 

Wachid mengaku telah menyisir berbagai komponen biaya haji tahun 2022, dimana ditemukan banyak sekali anggaran yang tidak rasional alias sengaja di mark up. Diantaranya mark up harga gelang haji.

Informasi dugaan mark up gelang haji ini didapatkan Wachid langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah. Bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp5.000. Namun, biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama sebesar Rp30 ribu, atau lima kali lipat dari biaya sesungguhnya.

"Dari dulu sampai sekarang yang bikin gelang haji itu orang Jepara, kampung saya. Saya sudah undang mereka dan saya tanya, berapa biaya gelang haji, mereka jawab dikasih harga Rp5 ribu. Tapi oleh Kementerian Agama gelang itu dihargai Rp30 ribu," kata Wachid. 

Menurut Wachid, dirinya telah mengkalkulasi biaya gelang haji yang seharusnya hanya sekitar Rp1 miliar untuk 221.000 jemaah, namun dianggarkan lebih dari Rp7 miliar.

"Jujur, dari situ saya merasa berdosa karena telah memberikan persetujuan biaya haji 2022. Saya kecewa dengan berbagai komponen seperti pesawat, katering, hotel yang tidak sesuai. Bahkan sampai gelang haji pun saya tahu dan saya kecewa," sesalnya. 

Jika komponen biaya haji dihitung secara riil, lanjut Wachid, maka besaran biayanya tidak akan lebih dari Rp80 juta.

"Jadi biaya haji keseluruhan (2022) kalau kita hitung sekitar Rp20 triliun. Nah, itu dikorupsi 5 persen saja sudah Rp1 triliun. Padahal saya hitung (korupsinya) lebih 5 persen, bisa 10 persen. Ngeri tidak? Orang ibadah kok dikorupsi. Kalau dia tahu, agama harusnya tidak korupsi. Ini watak saya, saya tidak takut (menyampaikan ini)," tegas politikus Gerindra itu. [Fhr


Tinggalkan Komentar