telusur.co.id -Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, memgkritisi rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional.
“Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan terkait rencana pemindahan ibu kota. Pembiayaan pembangunan infrastruktur politik nasional ibu kota yang tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran negara (APBN) bisa mengancam kedaulatan nasional,", kata Mardani, Rabu (21/8/19).
Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan, penjelasan Bappenas menunjukkan sebagian besar biaya pembangunan infrastruktur ibu kota baru berasal dari swasta.
“Dalam pemaparan Bappenas yang saya terima, sumber pembiayaan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibangun melalui skema KPBU, yang berarti sumber pembiayaan dari badan usaha dan swasta. Ini dapat mengancam kedaulatan negara, karena infrastruktur politik strategis objek vital negara seharusnya dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara," terangnya.
Sebelumnya, melalui Kapala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Jumat (16/8/19) mengatakan pemindahan ibu kota diproyeksikan turut dikerjakan oleh swasta melalui sekema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan juga oleh swasta murni.
Selain membahayakan karena objek vital negara, kerjasama ini juga berpotensi melanggar Perpres No 38 Tahun 2015 yang ditetapkan sendiri oleh Presiden Jokowi.
“Dalam Pasal 5 ayat 1 jelas tertulis bahwa kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur hanya boleh pada infrastruktur ekonomi dan infrastrutur sosial, bukan infrastruktur politik,” terangnya.
Menurutnya, aturan itu sudah bagus, dan tidak boleh dilanggar.
“Aturan yang bapak buat dan tandatangani sendiri itu sudah baik, jangan overlap dari aturan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan, pemerintah perlu duduk bersama dengan DPR untuk merevisi beberapa UU terkait ibu kota negara.
“Walau Pak Jokowi sudah izin pada Sidang Tahunan MPR yang lalu, tetap harus dibahas resmi terlebih dahulu dengan DPR, karena setidaknya ada 3 UU dan 1 Perpres yang perlu dibahas terkait Ibu Kota, seperti: UU No 10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia; UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia,” beber Mardani.
Selain itu, ada UU lain dan tentu saja RPJMN priode ke II Presiden Jokowi perlu disingkronisasikan lagi dengan skema pemindahan ibukota.
”Selain itu, UU tentang APBN kemudian Perpres RPJMN 2020-2025; dan mungkin ada beberapa aturan terkait Hankam dan lainnya yg perlu dibahas bersama DPR dulu baru kebijakan ini bisa disepakati jalan, artinya masih panjang realisasi pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan,” tutur Mardani.
Sedangkan, lanjut dia, bila dirinya ditanya sikap Fraksi PKS terkait pemindahan ibu kota ini, jawabannya kemungkinan akan menolak.
“Saya pribadi menolak, tapi keputusan resmi Partai secara resmi ada di DPP dan akan disampaikan melalui Fraksi,” pungkasnya. [asp]
Laporan : Fahri Haidar
