telusur.co.id - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, munculnya polemik terhadap keputusan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah hal wajar.
"Apalagi secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi, sehingga sangat wajar jika ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid 19 ini," kata Neta dalam keterangan yang doterima wartawan, Senin (14/9/20).
IPW menilai, tujuan pihak-pihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi. Apalagi perekonomian nasional memang sedang memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena PHK kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.
"Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19," ungkapnya.
Sebab itu, kata Neta, TNI - Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif. Tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah, tapi aparat TNI Polri di lapangan perlu cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid-19.
"Memang, dalam mengamankan PSBB aparatur TNI/Polri harus bersikap tegas. Namun tetap harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat dimana masyarakat saat ini dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya," ujarnya.
Menurut Neta, bagaimana pun potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan presiden Jokowi.
Neta mengungkapkan, sebenarnya TNI/Polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya, sehingga tentunya tidak ada masalah ketika mulai Senin ini aparat TNI/Polri melakukan operasi yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.
"Hanya aparatur TNI/Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB sebelumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya. Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu," terangnya.
Sebab itu, lanjut Neta, TNI/Polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun. Jangan sampai new PSBB ini dimana semua aktivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal.
"PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19, tapi jangan sampai akibat new PSBB masyarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan Kamtibmas," pungkasnya. [Tp]
