telusur.co.id - Politikus Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengaku kecewa terhadap lambatnya gerak pemerintah dalam menangani mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

“Kekecawaan saya terhadap lambatnya dan arogannya pemerintah terhadap COVID-19. Sudah banyak digambarkan oleh lautan netizen yang juga kecewa, bahkan marah. Khususnya video dari @NarasiTV mengenai gagap istana menangani pasien 0 di cianjur,” ujar Hinca di Jakarta, Senin (30/3/20).

Hincamenilai ada yang tidak tepat sasaran saat pemerintah mengalokasikan dana penanganan COVID-19.

“Kita pertama bicara dari segi anggaran. Stimulus fiskal dan dana penanganan COVID-19 di Indonesia bisa dikatakan relatif kecil, bahkan saya melihat ada beberapa yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dana penanganan COVID-19 yang digelontorkan pemerintah yaitu Rp 118,3 triliun - Rp 121,3 triliun. Anggaran tersebut, kata Hinca, hanya 0,7-0,8 persen dari PDB Indonesia yang mencapai Rp 15.883,9 Triliun (2019).

“Anggaran tersebut jika dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia cukup jauh tertinggal,” ungkap Hinca.

“Rata-rata negara dunia mengalokasikan anggaran untuk Covid ini lebih dari 2 persen. Singapura 10,9 persen PDB, Australia 10 persen PDB, UK 4 persen PDB, Kanada 3,6 persen PDB dan Arab Saudi 2,7 persen PDB. Sedangkan Indonesia kurang dari 1 persen PDB,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Hinca juga menyoroti stimulus dari pemeritah yang mengfokuskan pada sektor pariwisata di awal maret.

Dia berpendapat bahwa hal itu sangat tidak tepat disaat kebutuhan paling penting ada di sektor kesehatan.

“Kita bisa lihat, akhirnya hingga hari ini APD tenaga medis masih kekurangan," terangnya.

Selain itu, lanjut Hinca, stimulus di sektor wisata juga tidak tepat momentum. Menurutnya bulan Februari dan maret adalah kategori low season.

“Mengapa dipaksakan stimulus disana? semua orang sibuk dengan aktivitasnya bukan ingin liburan. Apalagi sejumlah uang stimulus dipakai untuk influencer dan biro perjalanan sebesar Rp 72Miliar. Padahal anggaran seperti itu sudah dapat menyediakan 72.000 set APD untuk tenaga kesehatan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Hinca mengatakan pemerintah sangat gagap dan terus terperangkap dari jeratan mindset menyelamatkan perekonomian dan agresifitas minim di sektor kesehatan.

“Hal ini yang membuat banyak tenaga kesehatan yang akhirnya harus kreatif merancang kebutuhan mereka sendiri,” pungkasnya. [Tp]