telusur.co.id - Tuduhan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dianggap tidak transparan karena tak kunjung mengunggah data anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, adalah penggiringan opini yang nggak sehat.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).

“Itu sih membangun opini saja dibilang nggak transparan. Itu penggiringan opini yang nggak sehat,” kata Anies.

Pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, dipercayakannya kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, termasuk soal kapan diunggahnya.

"Pengunggahan itu pak Sekda yang tahu," kata Anies.

Anggaran DKI untuk anggaran 2020, kata Anies masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum diserahkan pada DPRD dengan tujuan agar program prioritas tetap berjalan.

“Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kami melakukan penyesuaian karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 itu mengalami penyesuaian. Agar program-program prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu,” kata Anies.

Sebelumnya diketahui bahwa dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk 2020 tidak bisa diakses publik. Karena hal tersebut, transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies Baswedan.

“Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan tiga dalam bentuk e-Budgeting,” kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto, Selasa (8/10/2019). [ipk]