Felly Estelite : Mayoritas Anggota Komisi IX DPR Setuju Vaksinasi - Telusur

Felly Estelite : Mayoritas Anggota Komisi IX DPR Setuju Vaksinasi

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene

telusur.co.id - Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan mayoritas anggota Komisi IX DPR menyetujui langkah vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Bahkan Felly menyebut sebagian besar dari anggota komisi yang membidangi di antaranya kesehatan itu, ingin bersama-sama dengan Presiden Jokowi menjadi yang pertama disuntik vaksin.

“Sebagian besar ingin bersama-sama dengan pemerintah untuk divaksin dan melakukan juga sosialiasi kepada konstituen masing-masing untuk disuntik vaksin agar pandemi Covid 19 segera teratasi,” ujar Felly.

Keinginan mayoritas anggota DPR itu terlihat saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan PT Biofarma, Selasa (12/1).

“Pemaparan dari mitra kerja Komisi IX DPR telah menjawab keresahan masyarakat mengenai simpang siur informasi yang beredar di masyarakat terutama mengenai vaksin. Menteri Kesehatan juga telah memaparkan rencana langkah aksi dari hulu yakni penanggulangan Covid-19 hingga di hilir yakni vaksinasi,” kata Felly dalam keteragan persnya, Rabu (13/1/2021).

Legislator Partai NasDem tersebut mengungkapkan pemerintah tidak ingin masyarakatnya menjadi korban. Makanya, Presiden Jokowi berani mengambil keputusan untuk divaksin pertama.

Namun demikian, tambah Felly lagi, jika ada pandangan lain dari anggota Komisi IX DPR yang menolak untuk divaksin, pandangan tersebut tidak mewakili keseluruhan anggota Komisi IX DPR yang berjumlah 51 orang tersebut.

Mengenai punishment atau sanksi kepada masyarakat yang enggan divaksin juga menjadi sorotan Komisi IX DPR. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej mengatakan pemerintah akan menindak tegas masyarakat yang tidak mau divaksin dengan ancaman hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan.

Mengenai itu, Felly mempunyai pandangan lain. Menurut Legislator NasDem tersebut, hukuman atau punishment merupakan langkah akhir dari sebuah kebijakan apabila pada tataran pelaksanaan tidak begitu maksimal. Jadi, idealnya pemerintah mempunyai perencanaan dan skenario yang baik terhadap kebijakan vaksinasi.

“Idealnya pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah adalah persuasif dengan berbagai cara. Dengan kata lain perlu mekanisme langkah kerja yang komprehensif termasuk mekanisme evaluasi kebijakan apakah perencanaan, aksi nyata secara teknis, dan hasil sesuai target atau belum. Jika belum, maka  beranjak pada skenario lain, hingga akhirnya berbicara mengenai punishment,” kata Felly.

Kewajiban untuk vaksinasi bagi masyarakat, menurut Felly adalah sebuah kebijakan baik untuk semua. Virus yang menyerang sistem pernafasan itu akan teratasi jika semua disiplin dan taat melaksanakan pola kebiasaan baru protokol kesehatan dan juga vaksin.

“Jangan sampai sebagian besar sudah divaksin, tetapi yang belum divaksin ternyata menjadi episentrum penularan Covid-19,” tambahnya.

Prasyarat untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 itu, kata Legislator dari Sulawesi Utara tersebut, hanya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan vaksin. Menurut Felly, bukan hanya herd immunity, tapi kesadaran sosial juga akan membawa perubahan optimal.

“Rekor tertinggi penularan harian Covid-19 terjadi lima hari lalu sebesar 10.617 orang. Ini perlu menjadi catatan kita semua bahwa kesadaran itu harus muncul dari segenap masyarakat. Menghukum para pelanggar protokol kesehatan sudah ditegakkan dan tidak boleh tebang pilih. Begitu juga pada kebijakan vaksinasi. Apabila masih belum ada progres, mungkin perlu kebijakan yang saklek,” tutup Felly. [ham]


Tinggalkan Komentar