telusur.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak, menyoroti anggaran belanja untuk membangun sarana dan prasarana lalu lintas jalan dengan sistem terpadu sebesar Rp 16, 85 triliun.

Yang dipersoalkan soal jalur sepeda, pelebaran trotoar, serta pembongkaran jembatan penyebrangan orang yang tidak beratap di Thamrin. Untuk jalur sepeda, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov DKI tidak memaksakan membangun jalur sepeda di semua jalan protokol di Jakarta.

“Pembangunan jalur khusus sepeda tidak perlu dipaksakan di semua protokol," papar Jhony dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/19).

Begitu juga dengan pembangunan trotoar. Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemprov DKI tidak mengurangi lebar jalan setempat. Hal itu disebutnya, Karena dikhawatirkan, dengan berkurangnya lebar jalan protokol akan melahirkan masalah kemacetan.

"Pembangunan (bongkar pasang) trotoar sebaiknya tidak mengurangi lebar jalan setempat. Selain itu, pembangunannya yang dilakukan secara masif seolah tidak memperhitungkan dampak kemacetan yang di timbulkan. Masyarakat merasa dirugikan.”

Kemudian bongkar atap JPO, Fraksi PDI Perjuangan juga memandang kurang tepat. Sebab, kata dia, pembongkaran atap JPO dapat mengurangi kenyamanan bagi penggunanya hanya untuk ekstetika.

"Alih-alih untuk memenuhi kebutuhan ekstetika. Kami berharap agar pembangunan fasilitas jalan orang tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada termasuk peruntukkannya jangan bertengangan dengan PERDA tengang ketertiban umum di wilayah DKi," tegasnya kembali. [Ham]