Telusur.co.id - Koordinator Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) Prasetyo mengatakan, secara ideal, sebenarnya ada tiga hal yang bisa dijadikan parameter atau tolok ukur dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan nilai-nilai dasar lembaga itu sendiri.
"Yang pertama adalah integritas, apabila dinilai dari rekam jejaknya bermasalah, maka sudah dicoret saja tanpa harus berdebat lagi," kata Pras dalam diskusi publik bertajuk 'Menakar Calon Anggota BPK, Siapa Layak Dipilih DPR?' di kawasan Jakarta Selatan, Senin (5/8/19).
"Apabila dia terpilih terus kemudian digugat ke PTUN, maka dipertanyakan anggota BPK dipilih panitia seleksi yang gak jelas, kemudian dia gak erintegritas, maka ini akan menjadi mimpi buruk bagi lembaga BPK ke depan," tambah Pras.
Yang kedua, lanjut Pras, yang patut dijadikan parameter adalah independensi yang juga merupakan nilai dasar BPK. Karena menurut Pras, independensi adalah harga mati.
"Bisa dibayangkan ketika saya menjadi anggota BPK misalnya, kemudian relasi saya adalah parpol, lalu kami mengaudit memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun, yang notabene kepala daerah itu berasal dari patai yang sama, itu pasti selesai di negosiasi. Karena itu tidak heran apabila ada dugaan jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), itu bukan rahasia lagi," paparnya.
Lalu yang ketiga, kata Pras lagi, profesionalisme. Pras mengungkapkan, profesionalisme bisa diukur dari dua hal, yang pertama adalah dari jejak akdemisnya, dan yang kedua dari pengalamannya. Pras menegaskan, masyarakat tidak ingin anggota BPK terpilih adalah orang yang memiliki masa lalu yang buruk terkait proesionalismenya.
"Misalnya ada salah satu mantan direktur perusahaan yang besar dia bermasalah, sekarang dijagokan, bahkan diunggulkan, itu bagaimana sikap kita," tuturnya.
"Jadi yang pertama integritas, kedua adalah independensi dan ketiga yakni profesionalitas. Tiga hal inilah yang harus dijadikan parameter komisi XI dalam memilih calon anggota BPK," tandasnya. [Fhr]
Laporan: Fahri Haidar
