Jokowi Diminta Tiru Megawati untuk Pulangkan Habib Rizieq  - Telusur

Jokowi Diminta Tiru Megawati untuk Pulangkan Habib Rizieq 

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil. (Foto: telusur.co.id/Bambang Tri).

telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru langkah Presiden Megawati Soekarnoputri yang saat menjadi Presiden RI kelima telah menyelamatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dari stateless atau tanpa kewarganegaraan. 

Dalam hal ini, Nasir meminta Jokowi agar dapat memulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini kondisinya terkatung-katung di Arab Saudi.

"Apa yang dilakukan Bu Mega kepada Prabowo adalah tindakan terpuji dan patut ditiru. Saat itu Ketua Umum PDIP itu menunjuk dirinya seorang negarawan” kata Nasir di Jakarta, Kamis (5/12/19).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi dan memuji langkah Megawati tersebut.

Sebagaimana diketahui, Megawati yang saat itu menjabat Presiden kelima sempat memarahi Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena membuat Prabowo terlantar. Prabowo saat itu berhenti dari dinas di TNI pada 1998, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania. Dan keduanya kini bersahabat.

Lebih lanjut Nasir mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut yang mengatakan tindakannya menyelamatkan Prabowo sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila.

”Beliau (Megawati) telah menunjukkan sikap Pancasila, karena memang begitulah seharusnya kita mengimplementasikan nilai Pancasila, yakni merangkul seluruh warga negara indonesia meski ada perbedaan pandangan politik,” ungkap Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI itu.

Menurut Nasir, langkah Megawati memulangkan Prabowo sangat menuai simpati. Karena itu tidak ada alasan jika Jokowi tidak mengikuti sikap kenegarawanan Mega. 

"Cara Bu Mega tentunya patut dicontoh Pak Jokowi dalam upaya menyelamatkan dan memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia," ujar Nasir 

Lebih lanjut Nasir menyayangkan sikap yang ditunjukan aparat dan pejabat saat ini yang justru memusuhi HRS bahkan memperkeruh suasana.

”Jika memang pemerintah ingin serius mengimplementasikan Pancasila secara utuh, seharusnya tidak muncul pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang memperkeruh suasana, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM belakangan ini," terang Nasir. 

"Seharusnya HRS dirangkul dan diselamatkan dari ancaman stateless, karena bagaimanapun HRS adalah warga negara yang taat dan berpengaruh besar bagi umat di republik ini," tukas Nasir. [Tp]


Tinggalkan Komentar