telusur.co.id - Kasus Djoko Tjandra seperti sinetron berseri. Semakin hari semakin menarik perhatian rakyat karena melibatkan banyak pihak. Dari orang biasa, pejabat hingga aparat. 

Karena itu, kasus besar ini harus dikawal ketat supaya endingnya menyenangkan rakyat. Atau jangan sampai kasus ini dipetieskan. 

Itulah harapan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengenai kasus Djoko Tjandra melalui akun media sosialnya @BennyHarmanID. 

"Apa khabar case Joko Tjandra? Harus dikawal ketat agar tidak dipetieskan," harap Benny, Minggu.

Kasus ini perlu dituntaskan demi nama baik Polri, Para Pamen dan Jendral yang terlibat jangan hanya diadili di Propam. "Pasal korupsi harus dikenakan untuk mereka."

Benny juga mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bantuan. Jika memungkinkan, ambil alih kasusnya. "KPK mesti supervisi, jika perlu ambil alih penanganannya. Rakyat Monitor," katanya, berharap.

Sebagai data, Kapolri juga mencopot Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Ia dicopot untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Djoko Tjandra. Muncul dugaan, ia adalah pejabat yang membuat surat jalan terhadap Djoko Tjandra.

Berikutnya, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot terkait kasus Djoko Tjandra. Ia diduga paling bertanggung jawab atas upaya penghapusan red notice Djoko Tjandra.