telusur.co.id - Jaksa Agung, ST Burhanuddin memastikan, pihaknya akan fokus menangani pelanggaran hukum dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Kami akan fokus terlebih dulu pada pelanggaran hukum," kata Burhanuddin menjawab saran anggota Komisi Komisi DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/20).
Terkait perlindungan para nasabah , Burhanuddin akan tetap berusaha memberikan dukungan kepada Kementerian BUMN untuk pengembalian hak nasabah.
"Mengenai perlindungan nasabah, kami hanya diberikan tugas penegakkan hukumnya, walaupun kami akan dukung Kementrian BUMN untuk itu, tetapi kami akan focus dulu pada pelanggaran itu sampai tuntas. Kami akan usaha untuk pengembalian," jawab Burhanuddin.
Burhanuddin berdalih, Kejaksaan Agung sudah mendata dan sudah melakukan penyitaan-penyitaan terhadap harta-harta perusahaan itu dalam langkah-langkah yang diambil untuk melindungi nasabah.
Sebelumnya anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Agung yang telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan dana nasabah di PT Asuransi Jiwasraya.
Namun dia juga meminta Kejaksaan Agung agar dapat membantu pemerintah dalam hal upaya pemenuhan hak-hak para nasabah yang dirugikan.
"Termasuk juga dalam konteks bagaimana Jaksa Agung dalam proses yang sedang berjalan, juga melakukan kajian untuk bisa membantu pemerintah dalam hal hak nasabah ini agar mudah terpenuhi," kata Taufik.
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem ini, kejaksaan memiliki kewenangan lebih untuk percepatan pengungkapan kasus gagal bayar Jiwasraya. Dia menjabarkan, kinerja Kejagung dalam pengungkapan kasus tersebut diharapkan banyak pihak. Karena kalau kasus ini tidak terungkap secara tuntas akan berdampak buruk pada roda perekonomian nasional.
"Yang paling penting adalah soal kecepatan dan kepastian. Karena ini berhubungan dengan perekonomian negara, kepercayaan publik terhadap roda perekonomian negara dan investasi," tukasnya.[Fhr]
