Kemristek dan Kemendikbud Dilebur, PAN Minta Riset Vaksin Corona Jangan Dihentikan - Telusur

Kemristek dan Kemendikbud Dilebur, PAN Minta Riset Vaksin Corona Jangan Dihentikan


telusur.co.id - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai,p eleburan Kementerian Ristek dengan Kemendikbud, bisa berdampak pada turunnya anggaran riset. Alasannya, anggaran di Kemendikbud dibagi ke sejumlah perguruan tinggi. Sementara, Kemenristek sebelumnya merupakan kementerian yang berdiri sendiri. 

"Jika nanti digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malah justru anggarannya malah akan semakin kecil, karena apa? Karena akan berbagi dengan anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga berbagi dengan berbagai macam perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/4/21). 

Rencana perubahan nomenklatur yang diajukan Presiden Jokowi disetujui dalam Sidang Paripurna DPR. Jokowi bakal membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan menggabungkan Kemenristek dengan Kemendikbud.

Usulan perubahan nomenklatur itu disampaikan dalam surat dari Jokowi ke DPR Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Saleh berharap riset di Kemenristek atau juga BRIN dapat dilanjutkan jika nantinya  dilebur dengan Kemendikbud. Dengan begitu, penelitian tetap berjalan tanpa terpengaruh proses peleburan. 

"Apalagi diyakini bahwa kementerian ristek dan BRIN sejauh ini belum bisa dikembangkan secara maksimal potensinya dalam rangka melakukan inovasi-inovasi baru dan juga pengembangan-pengembangan ilmu dan teknologi di indonesia mengingat anggarannya yang sangat terbatas" tutur anggota Komisi IX DPR itu.

Selain itu, menurut Saleh, hasil riset Kemenristek, khususnya yang berkaitan dengan vaksin corona, akan berdampak besar terhadap pengadaan program tersebut. Karena, sejumlah produsen vaksin membatasi pengiriman ke luar negeri akibat naiknya angka corona di dalam negeri mereka. 

"Apalagi, sekarang ini ada situasi di mana negara kita katakanlah mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin dari luar negeri akibat adanya embargo vaksin di beberapa negara produsen," tuturnya.

Karenanya, pemerintah perlu menjelaskan terkait program-program yang sekarang dijalankan oleh Kemenristek/BRIN. 

"Salah satu di antaranya adalah tentang pengembangan vaksin merah putih yang sudah diprakarsai dan diinisiasi sejak tahun 2020 yang lalu dan anggarannya kan sudah ada yang dipergunakan dan dihabiskan untuk penelitian itu," tambahnya.

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu meminta program vaksin tetap menjadi prioritas meski Kemenristek dan Kemendikbud dilebur. 

"Tentu pada titik ini sangat relevan sekali jika riset-riset yang telah dilakukan di kemenristek BRIN itu dilanjutkan kembali walaupun nanti pada akhirnya akan digabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," pungkasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar