telusur.co.id - Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma’arif mengatakan, penataan kota yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur harus didukung oleh semua pihak.

"Tidak hanya dukungan dari pihak swasta, akademisi dan media saja, tetapi penataan kota juga harus melibatkan komunitas, salah satunya organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga keagamaan," kata Samsul Ma'arif dalam acara diskusi Balkoters bertema 'Musim Hujan dan Keselamatan Warga' di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/22) di Cikini Jakarta pusat, Kamis (27/10/22).

Samsul menyampaikan, musibah di Ibu Kota jika ditinjau dari sudut pandang religi, lantaran minimnya peran tokoh agama, termasuk pemahaman keagamaan di masyarakat yang masih kurang.

“Mungkin di Jakarta kadang-kadang aspek politiknya yang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, misalnya bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar,” ucap Syamsul.

Sebagai contoh, pengelolaan air yang harusnya ditangani pemerintah. Namun faktanya banyak kelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri, sehingga berpotensi pada penurunan muka tanah atau land subsidence.

“Banyak pengamat yang memprediksi bahwa Jakarta itu 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang bakal tenggelam. Itu artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, tapi ini harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta,” urai Samsul

Lebih lanjut ia mengatakan, sebaiknya pengelolaan air harus dipegang oleh pemerintah dan harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan.

“Jadi air itu harus dikelola oleh pemerintah dan ini harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan, sehingga gedung-gedung besar tidak seenaknya saja mengambil air tanah. Kalau itu dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam,” tandasnya. [Fhr]