Oleh: Suroto*

KOPERASI gagal bayar itu adalah fenomena gunung es.  Di luar kasus kasus besar seperti Cipaganti, Pandawa, Langit Biru, dan terakhir adalah Indosurya, dalam skala kecil sebetulnya masif di daerah daerah.

Maraknya koperasi gagal bayar itu  sebetulnya disumbang oleh persoalan mendasar yang bersifat paradigmatik, regulasi hingga kebijakan. 

Secara paradigma, karena hakekat  koperasi tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Akhirnya memunculkan persoalan serius terkecoh oleh munculnya koperasi-koperasi palsu (quasi). 

Masyarakat pada umumnya tidak sungguh sungguh tahu bahwa menjadi anggota itu sama dengan menjadi pemilik dan pengendali perusahaan yang mereka percayakan investasinya. 

Masyarakat kita juga mudah diiming imingi oleh keuntungan atau return yang tinggi dari orang-orang yang ingin sengaja menipu masyarakat dengan memanfaatkan koperasi. 

Secara regulasi, ini juga pertanda bahwa regulasi perkoperasian kita juga lemah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kita itu bahkan disebut oleh pakar hukum internasional Hans Muhkner sebagai yang terburuk di dunia. 

Keburukannya karena sifatnya tidak imperatif. Sanksinya tidak jelas dan hanya jadi semacam macan kertas. 

Ini biasa di negara negara berkembang seperti halnya Indonesia, karena undang-undang itu biasanya dibentuk sebagai bentuk kongkalikong elit kaya dan elit politik. Akibatnya kepentingan publik, rasa aman berinvestasi  di koperasi oleh masyarakat diabaikan. 

Banyak koperasi abal abal seperti itu yang disanjung sanjung oleh pemerintah sebelum kolaps. Dibanggakan bahkan diberikan penghargaan dan mereka cuci tangan ketika muncul masalah. 

Dalam soal kebijakan lebih rumit lagi. Pemerintah kita selama ini memang tidak ingin serius membangun koperasi karena secara arsitektur kelembagaan koperasi itu memang sengaja diabaikan. 

Contoh paling nyata adalah lambannya pembentukkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Koperasi yang seharusnya juga dimiliki seperti halnya perbankkan swasta kapitalis. 

Pada akhirnya, manajamen koperasi untuk menarik perhatian masyarakat berinvestasi musti diiming iming bunga atau return tinggi dimana otomatis koperasi harus  menanggung  biaya sumber dana (cost of fund) yang tinggi. 

Sementara perbankkan swasta kapitalis diberikan banyak fasilitas bukan hanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tapi ada Dana Penempatan, Penyertaan Modal, talangan ( bailout) ketika bangkrut, dan bahkan subsidi bunga untuk bankir seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya dan terakhir adalah dukungan bentuk Holding Ultra Mikro. 

Koperasi yang baik sampai saat ini masih berjalan itu sudah luar biasa. Sebab ibarat naik ring tinju, mereka disuruh bertarung dengan bank umum swasta kapitalis yang dipersenjatai lengkap dan di berikan nutrisi cukup sedangkan koperasi dibiarkan makan nasi aking dan bertarung dengan tangan kosong. 

Hal tersebut jelas sekali ini sangat merugikan koperasi karena maraknya koperasi gagal bayar akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Masyarakat akan menilai bahwa koperasi adalah tempat yang tidak aman untuk berinvestasi. Citra gerakan koperasi menjadi rusak. Minat masyarakat bergabung di koperasi jadi rendah.

Pada dasarnya, koperasi abal abal  itu motivasinya dibentuk sebetulnya karena munculnya kelemahan regulasi dan mereka yang paham betul permainan dan memafaatkan celah kelemahan yang ada. Bisa saja orang yang tidak perlu memiliki uang cukup tapi mereka memiliki ketrampilan memasarakan konsepnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik. 

Berbagai kasus hukum yang sampai di pengadilan pada akhirnya lebih banyak masyarakat yang dikalahkan. 

Regulasi koperasi kita itu lemah. Bahkan secara sektoral dikunci dan diskriminasi dimana mana. Seperti disingkirkan dari lintas bisnis modern. Di UU bank sentral tidak direkognisi, di UU Perbankkan dibuang, tidak disediakan kesempatan mendapat privelege kebijakan seperti bank swastam  

Tapi sebetulnya juga karena banyak pejabat kita yang tidak memiliki kemauan politik ( political will ) yang tinggi untuk menangani. Kalau mau karena koperasi koperasi gagal bayar itu marak kenapa tidak dibuat Perppu yang tinggal disodorkan kepada Presiden dan diteken. Kenapa begitu mudah meminta regulasi untuk bank umum yang selama ini lebih banyak rugikan negara /masyarakat dalam kasus misalnya BLBI, Century dan lain lain?. 

Lalu apa yang musti pemerintah segera lakukan adalah membentuk regulasi pengawasanya untuk menjaga kepentingan publik. Segera tertibkan. Bentuk Perppu ( Peraturan Pengganti Undang Undang) karena UU yang existing saat ini sudah 20 tahun lebih mau diganti hanya wacana saja. Sudah sempat diganti tahun 2012 tapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena UU ini memang buruk kualitasnya. 

Tanpa harus menunggu sebetulnya dalam pendekatan kelembagaan pemerintah bisa saja misalnya segera membubarkan koperasi -koperasi abal abal itu.

Pemerintah kita lamban sekali, sudah tahu potensi koperasi abal-abal kita itu masih ada 120 an ribu tapi dibiarkan liar saja. Padahal pembubaran oleh pemerintah itu sudah bisa dilakukan dengan landasan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang juga sudah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah ( PP) dan Permen. 

Kalau pemerintah serius harusnya sudah dilakukan. Ini sudah dua tahun pemerintahan baru belum ada tanda-tanda kesana. Mustinya segera dibentuk Panitia Pembubaran Koperasi luar biasa. Targetnya dalam jangka pendek 120 ribu koperasi papan nama itu selesai. Kalau tidak bisa bubarkan koperasi abal abal jangan harap dapat membangun koperasi. 

Tujuan didirikan koperasi adalah kesejahteraan bagi semua anggotanya secara adil dan penuh partisipasi. Bukan hanya kepentingan investor yang hanya berorientasi uhtung sebesar besarnya bagi pemilik modal. 

Koperasi ini adalah konsep perusahaan yang demokratis dimana setiap anggota memiliki hak kendali yang sama, satu orang satu suara.  Walaupun secara ekonomi tentu tetap resiprokatif atau sesuai dengan besaran partisipasi ekonominya. 

Koperasi itu sebuah model perusahaan yang canggih dan futuristik. Sebab nasabah atau pelanggan saja bisa jadi pemilik perusahaan. Termasuk tentu pekerjanya . Bukan hanya investor seperti yang ada pada model perusahaan swasta kapitalis. Ini khan perusahaan yang modelnya membuka kesejahteraan bagi semua orang. 

Coba lihat, mana ada perusahaan secanggih itu? paling banter bank atau perusahaan swasta kapitalis hanya lakukan ESOP ( employee share ownership plan) atau membagi saham pada pekerjanya yang jumlahnya hanya kecil dari total saham yang dimiliki biasanya. 

Dalam masa kepemimpinan Menteri Koperasi dan UKM AAG Puspayoga,  sudah dibubarkan sebanyak 62 ribuan dari 212 ribu sekarang ini masih ada sekitar 120 ribu yang palsu dan potensi merusak citra koperasi. Kenapa dibiarkan saja oleh Kemenkop dan UKM? 

Bagi masyarakat, untuk mencegak agar koperasi abal abal itu tak membuat anda menderira, secara singkat dapat saya katakan, kalau mau berinvestasi di koperasi masyarakat harus paham betul apa itu koperasi, tata kelolanya  dan bagaimana dan kemana uang itu dikelola sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan koperasi tersebut dan bukan hanya karena iming iming semata.[***]

*) Ketua AKSES