telusur.co.id - Pengelolaan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) diragukan transparansinya dalam alokasi investasi yang dilakukan.
Demikian disampaikan Hery Susanto Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) dalam siaran persnya di Jakarta (24/1/2020).
Pengelolaan Dana Investasi BP Jamsostek mustinya selain dilandasi peraturan perundangan-undangan dan peraturan teknis juga dilengkapi roadmap pengembangan dana investasi. Jika tidak maka akan terus berpotensi mengurangi potensi penerimaan.
Berkurangnya potensi penerimaan hasil investasi BP Jamsostek sudah terjadi sejak dua tahun terakhir yakni pada 2018 dengan capaian Rp 364 triliun dari target Rp 369 triliun, sedangkan pada tahun 2019 dicapai Rp 431 triliun dari target Rp 443 triliun.
"Kami mendukung pengembangan dana investasi BP Jamsostek transparan dan mempunyai roadmap investasi. Transparan tidak hanya berbicara hasil, tapi juga prosesnya transparan agar peserta tahu ke mana dan untuk apa dana yang mereka bayarkan secara rutin dan manfaat apa yang didapat," kata Hery Susanto.
Sebelumnya, Direktur Pengembagan Investasi BP Jamsostek, Amran Nasution, memastikan dana yang dikelola pihaknya tidak ditempatkan pada 'saham gorengan'.
Hery Susanto mengkritik pernyataan direktur pengembangan investasi BP Jamsostek Amran Nasution. "Persoalannya tidak sekedar hindari saham gorengan, namun yang kami soroti adalah cara menggoreng atau mengolah sahamnya BP Jamsostek itu apa dan bagaimana, kan Amran hanya penjelasan normatif tanpa roadmap dan transparansi, kemana saja investasi nya tidak secara rinci dan jelas hingga alami hasil dibawah target, padahal pasang target investasi tinggi itu kan gunakan anggaran besar juga, bahkan hingga kunjungan ke luar negeri," kata Hery Susanto.
Amran Nasution dinilainya sering beretorika bahkan selalu lontarkan statmen bahwa BP Jamsostek tidak mainkan saham gorengan dan bekerja sesuai aturan teknis hingga sesuai bekerja mengikuti arahan presiden RI.
"Kami mendesak transparansi dana investasi BP Jamsostek, kami akan meminta data informasi dan roadmap investasi guna transparansi publik, jika tidak direspon maka kami meragukan transparansi pengelolaan dana investasi BP Jamsostek," pungkasnya. [ham]
