telusur.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2020 ini mendapatkan kado istimewa dari pemerintah Joko Widodo. Duit puluhan miliar digelontorkan kepada Firli Bahuri dan pejabat KPK, untuk asuransi kesehatan dan jiwa.
Demikian disampaikan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/1/2020).
Jajang mengatakan, asuransi kesehatan dan jiwa KPK di tahun 2020 sangat bombastis, totalnya sebesar Rp 51.242.001.000.
"Nampaknya dengan kado yang diberikan Joko Widodo dan DPR ini cukup membuat KPK terbuai dan pada akhirnya lemah alias melempem," kata Jajang.
"Entah memang ada niat atau tidak dari Joko Widodo, kita bisa melihat kondisi KPK yang menyedihkan saat ini."
Menurut Center for Budget Analysis, kado Jokowi untuk jajaran pejabat KPK sampai Rp 51 m ini terasa mubazir. Karena kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri terlihat melempem, bahkan terkesan tidak lagi bertaji dan KPK menjadi 'ayam sayur' buat pemerintahan Joko Widodo.
Integritas KPK memasuki tahun 2020 seperti tenggelam ke dasar rawa, keganasan KPK selama ini tidak lagi terlihat, terbukti dengan kasus yang melibatkan oknum PDI Perjuangan.
"KPK seperti tidak berdaya bahkan tidak berani melakukan penggeledahan di Kantor PDIP padahal penting demi penyelidikan," kata dia.
Terbaru, pimpinan KPK Firli Bahuri malah seperti pejabat biasa yang bisa seenaknya ditekan oleh oknum elite. Seperti yang baru-baru ini terjadi Pimpinan KPK malah harus repot memenuhi panggilan menteri Luhut.
"Hal ini jelas menunjukan Marwah KPK semakin tenggelam di hadapan elite politik," kata dia.
Berdasarkan kondisi ini, CBA merasa prihatin dengan KPK yang sudah tidak lagi bertaji dan kehilangan marwah, namun masih dimanjakan oleh Joko Widodo.
Seharusnya, kata Jajang, KPK saat ini bangkit melawan para koruptor yang ada di Pemerintahan Jokowi.
Untuk itu, CBA berharap KPK segera bangkit, jangan mau terus-menerus dijadikan seperti ayam (yang jelas punya sayap tapi malah merangkak bukannya terbang).
"Lekas bangkit KPK, buat gebrakan misalnya melanjutkan pemanggilan paksa kepada wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar atas kasusnya yang selama ini terbengkalai," kata dia.[Asp]
Laporan: Saeful Anwar
