telusur.co.id - Pemerintah resmi merilis Permenkes No 10 Tahun 2021 tentang vaksinasi mandiri yang disebut vaksinasi gotong royong. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mempertanyakan tepatkah langkah pemerintah? "Satu hal perlu diingat, secara prinsip sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memvaksinasi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali," ujar Mardani, Rabu.
Program vaksinasi mandiri terlalu cepat jika melihat penerapannya sejauh ini, jika dilihat vaksin program saja masih banyak menemukan kendala. Dari mulai proses produksi vaksin Covid-19, mekanisme distribusi sampai penyuntikan. PT Bio Farma pun masih kesulitan dalam mengolah bakan baku vaksin menjadi vaksin jadi.
Jika dari segi produksi vaksin saja lambat, akan berimbas pada terhambatnya distribusi ke daerah. Padahal masyarakat tengah menunggu untuk bisa melakukan vaksinasi. Belum lagi rasio vaksinasi yang baru di angka 100 ribu per hari. "Cukupkah dengan rampungnya target vaksinasi selama 1 tahun yang diinginkan pak jokowi?" dia mempertanyakan.
Target 182 juta penerima, lalu dikali 2x dosis untuk 2x penyuntikan. Berarti ada 1 juta orang yang harus disuntik per harinya. Jika 100 ribu per hari, baru 10 tahun program vaksinasi ini selesai. Sebuah program massal memang memiliki tantangan besar yakni akurasi data yang mesti dikawal bersama.
Hal lain, istilah vaksin gotong royong sepertinya mesti diluruskan. Konsep gotong royong perlu diartikan dalam kemitraan dari pemerintah dengan swasta untuk kepentingan seluruh masyarakat. Contoh, swasta membantu melakukan vaksinasi dengan menggunakan semua layanan masyarakat.
Artinya, semua layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta tidak membedakan apakah swasta atau bukan swasta. Semua harus dilayani karena semua masyarakat Indonesia.
Terakhir, pemerintah juga harus memastikan tidak ada korupsi vaksin. Berikan info secara rinci terkait pihak lain yang terlibat dalam pengadaan vaksin beserta realisasi anggarannya. Infokan secara berkala dan dapat dipantau agar publik bisa ikut terlibat mengawasi penggunaan dan pengadaan anggaran Covid-19. [ham]
