telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan berbagai bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia seharusnya membuat pemerintah menjadikan penanganan bencana sebagai isu strategis nasional. Pemerintah, baik pusat/daerah tidak bisa hanya merespon secara reaktif ketika bencana melanda.

Jika berbicara mengenai institusi, mesti ada lembaga yqng diberikan tugas merespon, memikirkan sampai memitigasi bencana. Indonesia punya BNPB yang kewenangan dan payung hukum harus diperkuat, anggaran sampai sumber daya juga perlu terjamin ketersediannya

Hal lain, investasi teknologi serta SDM diaspek penanganan bencana mutlak diperlukan. BMKG mendeteksi secara dini (kemungkinan bencana hidrologi), dibekali sistem dan peralatan hidrologi yang mumpuni.

Kemudian deteksi tersebut dihubungkan ke institusi terkait baik pusat/daerah yang memiliki kemampuan merespons secara cepat.

"Serangkaian berbagai becana mestinya sudah menyadarkan kita sistem mitigasi yang tangguh amat diperlukan. Lemahnya sistem mitigasi kerap membuat Pemda kehilangan kontrol setelah terjadi bencana," kata Mardani, Selasa.

Mitigasi yang lebih akurat dan makin efektif bisa terwujud dengan memaksimalkan Teknologi internet of things (IoT) serta big data yang kian berkembang.

Contoh, sistem peringatan dini bencana banjir bisa makin baik jika memaksimalkan IoT serta big data. Pengendalian arus air untuk penanggulangan banjir bisa dilakukan makin cepat, sesuai kapasitas bencana yang dapat terukur.

Terakhir, semua hal tersebut sia-sia jika tidak diiringi komitmen politik serta kepemimpinan yang solid mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Krusial, demi mewujudkan prioritas anggaran, penyelesaian hambatan birokrasi, hingga konsistensi menegakkan UU mengenai kebencanaan. [ham]