Miskin Narasi, Fadli Zon : Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah - Telusur

Miskin Narasi, Fadli Zon : Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (memegang mik) pada saat acara ILC

telusur.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan untuk memindahkan ibu kota harus dengan perencanaan yang matang, kajian yang mendalam serta anggaran yang sangat besar.

“Perlunya kajian yang mendalam itu meliputi anggaran dan infrastruktur. Pertanyaan yang muncul adalah, apa urgensinya pemindahan Ibu Kota di tengah kita masih menghadapi persoalam ekonomi,” ungkap Fadli disela-sela acara ILC, Selasa.

Sejauh ini, diakui Fadli, belum adanya public hearing dalam perguliran wacana pemindahan Ibu Kota ini. Juga belum ada dokumen legal dan konstitusional yang disampaikan pemerintah ke parlemen untuk mendukung rencana tersebut.

Dengan kata lain, pemindahan ibu kota masih miskin narasi. “Dengan argumen apa ibukota perlu dipindah? Ada apa dengan Jakarta? Pemerintah punya proyeksi apa dengan pemindahan ibukota? Ini menunjukkan kajian terkait pemindahan Ibu Kota masih mentah,” tuding Fadli.

Fadli melanjutkan, pemindahan ibu kota yang tidak disertai dengan pertimbangan matang, hanya akan berujung pada permasalahan baru. Tidak bisa dilakukan dengan "tiba akal, tiba tindakan".

“Saya pada kesimpulan, rencana pemindahan ibu kota belum menemukan alasan yang tepat terkait wacana tersebut.”

Belum lagi, diungkit Fadli, anggaran yang dikeluarkan untuk meminddahkan ibu kota yang cukup besar. Bahkan, hingga ratusan triliun. “Dana dari mana? Kita semua tahu, baik APBN maupun swasta saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Apalagi keuangan BUMN kita, yang belakangan terbukti banyak korupsi, rekayasa dan banyak kerugian. Kita tidak punya kapasitas untuk membiayai pemindahan Ibu Kota.”

Dalam nota keuangan dan RAPBN 2020 yang disampaikan kemarin, tidak ada satupun item anggaran belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota. Presiden juga belum pernah mengajukan RUU ke DPR terkait rencana tersebut. Padahal butuh anggaran cukup besar Rp466 triliun.

“Usulan alternatif lain seperti ibu kota tetap, namun pusat administrasi dipindahkan (split capital). Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memindahkan ibu kota tak jauh dari ibu kota sebelumnya,” tuntas Fadli. [Ham]


Tinggalkan Komentar