telusur.co.id - Penolakan terhadap rencana Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) menjadi pejabat BUMN terus disuarakan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Karyono Wibowo mengaku heran dengan reaksi penolakan tersebut. Pasalnya, ormas PA 212 tak punya hak melarang siapapun untuk menjadi pimpinan BUMN, terlebih tak punya argumen kuat.

"Kok ada ormas melarang-larang orang untuk menduduki posisi tertentu yang yang basisnya argumennya tidak kuat, hanya didasarkan pada sentimen etnis, sentimen SARA," kata Karyono, Senin (18/11/19).

Menurutnya, PA 212 tidak punya wewenang dan dasar hukum untuk melarang mantan Gubernur DKI Jakarta itu menduduki jabatan penting di perusahaan plat merah.

"Menurut saya, jelas sekali bahwa sikap tersebut jauh melampaui kewenangan dia. Mereka enggak punya hak untuk melarang seseorang. Dasarnya apa, memang siapa mereka itu? Kan itu sama dengan melanggar hak seseorang untuk menduduki posisi tertentu," ungkap Direktur Indonesia Public Institute (IPI) itu.

Karyono menguungkapkan, justru yang patut dipertanyakan adalah motif di balik reaksi berlebihan PA 212 terhadap Ahok, hingga mengancam akan ada gelombang massa.

"Memang hubungannya apa? Hubungannya apa antara Ahok menjabat pimpinan di salah satu perusahaan negara dengan penolakan itu apa? Ini sangat tidak masuk akal. Apa hubungannya nya dengan PA 212," ucap dia.

"Tidak masuk di akal penolakan mereka. Kemudian menjadikan alasan akan terjadi gelombang aksi besar jika Ahok menjadi pemimpin perusahaan. Benar- benar enggak masuk akal," pungkas Karyono.

Sebelumnya, Ahok dikabarkan akan memimpin salah satu BUMN setelah dia
menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/19).

Usai pertemuan, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN. 

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok.

Menanggapi kabar tersebut, PA 212 menyatakan menolak Ahok menjadi pejabat BUMN dan akan melakukan aksi protes secara besar-besaran.

"Kami 100 persen enggak setuju. Akan ada gelombang besar untuk memprotes, jika Ahok jadi masuk ke BUMN," tegas Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis kepada wartawan, Kamis (14/11/19). [Fhr]