Pemanggilan Gubernur Anies Oleh Polisi Dinilai Sarat Muatan Politik - Telusur

Pemanggilan Gubernur Anies Oleh Polisi Dinilai Sarat Muatan Politik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Ist).

telusur.co.id - Abdi Rakyat menyayangkan Sikap Kepolisian Republik Indonesia yang memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk klarifikasi dengan dalih pelanggaran UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Gubernur Anies dipanggil untuk klarifikasi menghadiri pernikahan anak dari Habib Rizieq Shihab (HRS) padahal Pak Gubernur tidak hadir dalam acara tersebut,” kata Sekjen Abdi Rakyat, M. Setio Ajiono kepada wartawan, Selasa (17/11/20).

Menurut Aji, jika kepolisian mau adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan protokol Kesehatan (Prokes) seharusnya kepolisian juga turut memanggil Gubernur Banten dan Gubernur Jabar, kenapa?, karena Wilayah Banten dan Jabar menjadi tempat dimana penyambutan kedatangan HRS di bandara dan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Megamendung Jawa Barat.

Kedua, tambah Aji, seharusnya kepolisian juga bertindak memanggil dan mengklarifikasi kepala daerah atau Gubernur atau mencopot Kapoldanya saat terjadinya perhelatan proses kampanye dalam Pilkada serentak 2020 yang sekarang masih berlangsung, yang jelas-jelas terjadi kerumunan massa.
"Contoh yang terjadi di beberapa tempat yaitu di Solo, Medan, Surabaya dan lain-lain, tapi ini kan tidak dilakukan oleh kepolisian," terang Aji.

Aji menuturkan, sebenarnya jika dilihat di berbagai media, Gubernur Anies Baswedan melalui Wali kota Jakarta Pusat sudah melakukan langkah proaktif. Pemprov DKI dalam menegakan peraturan Prokes memberikan surat imbauan dan denda yang diterapkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat.

karenanya, Aji menilai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkesan bermotif politik daripada menegakkan aturan terkait Protokol Kesehatan. Menurutnya, ada yang mau dikorbankan dalam kejadian ini.

"Seharusnya dari awal pihak kepolisian proaktif tegas melarang terkait proses penjemputan hingga terjadi kerumunan massa di beberapa acara tempat yang dihadiri oleh HRS. Ini seperti ada pembiaran, kita bisa lihat banyak aparat Polri dan TNI yang mengawal saat penjemputan HRS di bandara," ungkapnya.

Karena itu Aji mengingatkan, kejadian ini jangan sampai membuat kepercayaan masyarakat menurun karena memandang pihak kepolisian hanya dijadikan alat kekuasaan yang bertindak karena pesanan atau tebang pilih.

"Kita harus sama-sama ikut menjaga marwah kepolisian agar jangan sampai terkesan ikut-ikutan bermain politik dan masyarakat juga benar-benar merasakan keadilan yang nyata dan merasa diayomi,” pungkasnya. [Tp]


Tinggalkan Komentar