telusur.co.id - Sebagai upaya menangani Covid-19 atau virus corona, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus segara mengalokasikan anggaran dana tanggap darurat COVID-19 .
DPRD Kabupaten Bekasi pun sepakat dan mendukung penuh jika anggaran dana tanggap darurat COVID-19 agar segera melakukan dengan cara menggeser anggaran yang dimiliki dalam APBD TA 2020.
Ketua Komisi IV Samuel Maruli Habeahan menyebut, upaya penanganan virus corona saat ini menjadi lebih penting dari upaya pembangunan yang telah direncanakan. Sehingga, dia mendukung penuh jika Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menangani COVID-19 .
Mengenai anggaran yang disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, H. Uju sebesar Rp50 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu kecil karna luas wilayah kab Bekasi mempunyai 23 kecamatan, 180 desa dan 7 kelurahan.
“Saya berharap ini harus dihitung secara break down dan detail kebutuhannya berapa? Sudah kita harus gerak cepat, buat kami sendiri atas nama lembaga (DPRD ) mau Rp 200 mau Rp 300 miliar untuk menjawab persoalan Corona agar tidak ada lagi di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya
Samuel pun mengaku masih menunggu pengajuan yang serius dari Pemkab Bekasi kapan saja kami (DPRD ) akan siap akan membantu pihak pemerintah dalam penganggaran tanggap bencan COVID-19 dan berkerja sama dengan pemerintah membantu masyarakat dalam menghadapi dampak virus Corona. Perlu langkah cepat dan tepat dari pemerintah daerah dalam menghilangkan wabah virus Corona di Kabupaten Bekasi.
Dia pun berharap, alokasi anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam menangani virus corona.
Pasalnya, sejauh ini masih banyak kekurangan dari Pemerintah Kab bekasi dalam upaya penanganan penyebaran virus corona.
Mulai dari upaya penyemprotan disinfektan, APD (alat pelindung diri), masker dll untuk kebutuhan dalam menangani COVID-19.
"Padahal, edukasi penyemprotan dan APD ini penting. Karena cairannya juga nggak sembarangan. Selama ini masyarakat semprotnya juga nggak pakai baju lengkap, malah pake jas hujan saja," terangnya.
Kondisi itu pun ia minta menjadi perhatian lebih Pemerintah Kab Bekasi jika memang anggaran penanganan virus corona diperbesar.
Sehingga, penanganan bencana non alam tersebut dapat berlangsung lebih cepat. Setidaknya dalam waktu tiga sampai empat bulan bisa tertangani.
"Kalau Pak bupati menggeser anggaran insfratruktur atau dana tanggap darurat untuk penanganan corona kami (DPRD) akan mendukung. Selama itu untuk kemanusiaan," imbuh Samuel.
Dia juga menyarankan agar penyemprotan disinfektan dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan juga dilakukan secara berkala.
Selain itu, juga diharapkan ada upaya penyemprotan disinfektan secara massal. Sehingga masyarakat tidak merasan was-was atau khawatir berlebihan.
