telusur.co.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menanggapi soal rencana reuni aksi 212. Menurut Bukhori, berkumpul merupakan hak semua warga negara.
"Sepanjang dia tidak melakukan pengrusakan, dia tidak melanggar undang-undang dan juga tidak melakukan kerusakan bagi yang lain. Itu kan kegiatan yang sah sah saja," kata Bukhori di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/19).
Dia menduga, sangat mungkin reuni 212 dikaitkan dengan isu radikalisme. Dikatakannya, jangankan massa aksi 212 yang sering dikaitkan dengan maraknya radikalisme. Orang biasa saja, yang pakai cadar dan celana cingkrang, meskipun ini dikenakan oleh sebagian umat Islam tertentu, bisa dikaitkan.
"Jadi kalau mengkaitkan, sangat bisa mengkaitkan," ujarnya.
Namun, kata dia, sebagai bangsa Indonesia, sepanjang tidak ada indikasi-indikasi negatif dan destruktif, seharusnya tidak dicurigai macam-macam.
"Sebagai pemimpin wajib berprasangka baik, itu harus," tegasnya.
"Kalau setiap orang yang berbeda pilihan poltik, berbeda pandangan dengan kita selalu diawali dengan kecurigaan, justru itulah awal dari munculnya radikalisme," tambahnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PKS menilai, sebagai entitas atau bagian dari bangsa ini, para alumni 212 boleh-boleh saja menggelar reuni akbar, sepanjang tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
"Kita tidak punya alasan untuk mempersalahkan atau alasan untuk menjustifikasi," ucapnya.
Ditegaskannya, salah satu hal penting dari gerakan 212 adalah memberikan satu contoh yang belum pernah terjadi dalam peristiwa di Jakarta, bahkan di Indonesia yang begitu besar selama 50 tahun terakhir.
"Mereka jutaan tapi dalam keadaan tertib. Kalau sepeti itu ditandai sebagi tindakan makar, tentunya terlalu dini," ungkapnya.
Dia juga menegaskan, pihaknya akan hadir jika diundang dalam perhelatan reuni akbar 212 tersebut.
"Ya saya kira kalau diundang, iya. Kita diundang oleh lawan aka kita datang kok, apalagi kalau diundang oleh sesama muslim," pungkasnya. [Asp]
Laporan : Fahri Haidar
