PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, PKS Sayangkan Labilnya Pemerintah  - Telusur

PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, PKS Sayangkan Labilnya Pemerintah 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin.

telusur.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menyayangkan kebijakan pemerintah yang labil di saat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 untuk menanggulangi penularan Covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru belum dilakukan.

"Padahal pemerintah sudah mengumumkan kebijakan PPKM level 3 jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru," kata Alifudin dalam keterangannya, Rabu (7/12/21). 

Alifudin khawatir kebijakan yang berubah-ubah akan membuat masyarakat menjadi bimbang. Walaupun peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, Alifudin tetap mengimbau agar aktifitas di luar rumah yang menimbulkan kerumunan supaya dihindari.

"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar, jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak," tambah Alifudin. 

Alifudin melihat belum ada data pasti soal heard imunity atau kekebalan kelompok, karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata, dan belum ada pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini," ungkap Alifudin.

Alifudin menambahkan bahwa, vaksinasi sebenarnya lebih diutamakan, pasalnya vaksinasi dosis ke-2 di seluruh Indonesia belum mencapai 70 persen. Jika sudah tercapai target, baru bicara soal pelonggaran.

"Kita masih lebih banyak di Jawa-Bali saja yang capaian vaksinasinya tinggi, di luar Jawa-Bali masih kurang, maka vaksinasi harus digalakkan," tambahnya. 

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada libur Nataru resmi dibatalkan. Namun belakangan diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru (Natal dan tahun baru) dan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

"Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru)," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (6/12/21). [Tp]


Tinggalkan Komentar