telusur.co.id -  Rencana Presiden Jokowi menambah posisi enam wakil menteri dipastikan bakal menambah gemuk postur birokrasi. Rencana ini bertolak belakang dengan gagasan perampingan birokrasi.

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra Nainggolan mengatakan rencana penambahan enam kursi wakil menteri menunjukkan terjadinya ketidaksinkronan visi Presiden.

 "Penambahan enam kursi Wamen mengingkari ide Presiden sebelumnya dengan rencana merampungkan postur birokrasi dengan menghapus eselon III dan eselon IV," kata Indra di Jakarta, Senin (11/11/19). 

Indra memastikan penambahan kursi Wamen menjadi total 18 kursi ini secara nyata akan menjadikan birokrasi semakin gemuk. Apalagi, kata dia, ada satu kementerian yang memiliki lebih dari satu kursi Wamen. "Dalam konteks ini penambahan kursi Wamen menyebabkan birokrasi tidak bisa bergerak cepat," ingat Indra. 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menambahkan tugas dan fungsi Wamen hakikatnya telah melekat pada jabatan struktural di kementerian yang berada di bawah menteri. "Presiden seharusnya lebih mengutamakan kemampuan personal, track record, serta integritas seorang menteri daripada kepentingan politis yang menambahkan jabatan wamen," paparnya. 

Selain itu, Indra juga menganggap, penambahan kursi Wamen ini dipastikan akan menambah biaya negara terkait dengan tunjangan dan fasilitas yang akan diterima Wamen. "Ada beban keuangan negara yang akan muncul akibat keberadaan Wamen ini," sebut Indra. 

Dia menyebutkan sulit untuk menampik keberadaan Wamen tak lebih upaya bagi-bagi kursi bagi para politisi dan pendukungnya. Semestinya, kata Indra, Jokowi di periode kedua lebih efektif dalam memimpin kabinet. 

"Tanda-tanda kurang efektif di periode kedua Jokowi kian tampak. Salah satunya dalam penyusunan kabinet ini. Selera Presiden dalam penyusunan kabinet turun kelas dibanding periode pertama dulu," tuding Indra. [Asp]

Laporan : Tio Pirnando