telusur.co.id - Inisiator Sinergi Kawal BUMN Arief Rachman mengatakan, kritik Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Direksi Pertamina dan Kementerian BUMN sepertinya untuk kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Pertamina dan Kementerian BUMN berubah dan berbenah agar lebih baik.

"Kritik Pak Ahok sebaiknya diambil sisi positifnya dan bisa saja Pak Ahok punya bukti konkret yang beliau punya. Dan pastinya kritik tersebut demi kebaikan Pertamina dan Kementerian BUMN. Walaupun caranya terkesan kurang elegan," kata Arief di Jakarta, Kamis (17/9/20).

Menurut Arief, pandangan Ahok soal pembubaran Kementerian BUMN dan pembentukan Super Holding juga bukan "barang baru" karena wacana tersebut sering bergulir disetiap era Menteri BUMN, kecuali di era Erick Thohir karena di awal menjabat sudah menyatakan tidak akan melanjutkan rencana besar pembentukan Super Holding BUMN.

"Super holding menurut saya bukanlah ide 'haram' dan menakutkan. Karena sejatinya kepentingan politik harus diminimalisir dari korporasi yang mandiri dan profesional. Itu pun maksudnya bukan untuk mengikis peran pengawasan dari parlemen," ujar Arief.

"Coba sama-sama kita review pernyataan Pak Presiden Jokowi medio 2018-2019 di berbagai media cetak, elektronik dan online, sebagian besar pemberitaan mengutip hasrat Pak Jokowi menginginkan terbentuknya Super Holding BUMN," tambahnya.

Gagasan serta harapan Presiden Jokowi itu, kata Arief, tentu dipahami dengan baik oleh Ahok yang coba mendorong wacana tersebut. Apalagi menurut dia, peran Kementerian BUMN belakangan dinilai kurang dapat dikontrol karena banyaknya lobby-lobby politik.

"Seiring berjalannya waktu, wacana super holding BUMN kini kembali bergulir dan menemukan momentum yang tepat untuk menjadi konsep pengelolaan bisnis BUMN masa depan," pungkasnya. [Tp]