telusur.co.id - Ketua Majelis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule mengatakan, aksi protes mahasiswa atas disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jangan sampai terhenti. Menurutnya, jika sampai aksi penolakan itu terhenti, maka itu akan melegitimasi semua tudingan bahwa gerakan penolakan tersebut adalah bayaran dan didalangi.

"Aksi protes mahasiswa atas disahkannya UU Omnibus Law jika sampai terhenti, akan legitimasi semua tudingan rezim, bayaran & didalangi," tulis Iwan Sumule dalam akun twitternya @KetumProDEM, Senin (12/10/20).

Iwan menuturkan, kalau penolakan ini konsisten terus menerus, siapa yang sanggup membiayai gerakan ini di puluhan daerah dan kota.

"Kalau konsisten terus menerus, siapa pula yg sanggup biayai puluhan daerah & kota. Apalagi sampai rezim sontoloyo ini tersingkir. Iya gak sih?" cuit dia.

Dia pun mempertanyakan kenapa mahasiswa dituding dan difitnah bahwa aksi mereka ada yang menunggangi dan membiayai.

"Mungkin hanya Aktivis ProDEM yang setiap aksi makan dan minum enak. Kenapa adik² mahasiswa yang dituding dan difitnah. Terlaluu," tambahnya. 

Oleh sebab itu, dia meminta  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada para mahasiswa.
 
"ProDEM minta Menko Airlangga segera mencabut segala tudingan dan fitnah kepada adik² mahasiswa. Dan jangan  lupa juga meminta maaf.  Iya gak sih?" ujarnya. [Tp]