telusur.co.id - Dihidupakan lagi jabatan Wakil Panglima TNI memang patut dipertimbangkan. Sebab, tugas TNI saat ini makin kompleks.

Begitu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menanggapi Keputusan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TN yang tertuang dalam Peraturan Presiden 65/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya kira (TNI) bukan saja menangani masalah-masalah yang terkait pertahanan negara, bukan hanya masalah-masalah yang menyangkut dalam misi peperangan tetapi banyak misi lain. Misi kemanusiaan apa namanya mendukung tindakan anti terorisme dan sebagainya sebagaimana UU terorisme yang baru," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Politikus PDIP ini berpendapat wacana itu tidak bertentangan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden. Sebab, keberadaan wakil panglima dinilai memang dibutuhkan.

Dengan begitu, lanjut Basarah, Panglima TNI akan lebih mudah mengkordinasikan tiga matra darat, udara dan laut. Hal ini, dia bandingkan dengan institusi Polri yang punya jabatan Wakapolri.

"Institusi Polri saja yang tidak ada 3 matra di dalam institusi Polri ada memiliki Wakapolri. Apalagi TNI yang dia punya 3 matra, AL, AU dan AD," tukas Basarah. [Asp]

Laporan : Tio Pirnando