telusur.co.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan narasi bahwa tidak ada desa fiktif.

"Kita samakan narasinya, tidak ada desa fiktif, yang ada adalah desa yang bermasalah secara hukum," kata Budi Ari saat syukuran pendirian ISED di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/19).

Meski meyebut tak ada desa fiktif, namun Budi Ari membenarkan bahwa ada desa Siluman. Yang dimaksud Desa Siluman oleh Wamendes dalam hal ini adalah Desa yang nama desanya adalah Desa Siluman.

"Tak ada desa fiktif, kalau Desa Siluman ada, di Subang, saya udah datang. Namanya benar-benar Desa siluman di Subang," terang dia.

Menurut dia, Desa Siluman secara historis memberi sumbangsih yang besar bagi berdirinya NKRI.

"Karena waktu tahun 45, setiap diserbu Belanda, semua orang ngumpet di desa itu, hilang, nggak bisa dicari. Makanya akhirnya disebut namanya Desa Siluman di Kabupaten Subang Jawa Barat," ungkap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jumlah desa yang sesuai menurut UU nomor 6 tahun 2014 itu hanya 27.000 desa dari 74.000 desa. Karena ada batasan jumlah penduduk, di pulau jawa 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga (KK). Untuk di Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 KK, Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK dan lain sebagainya.

"Itu yang betul-betul memenuhi (kriteria) yakni cuma 27.000. Ada desa yang cuma 10 orang, ada desa yang cuma 4 keluarga, kepala desanya dapat anggaran 1 miliar. Padahal Pak Presiden dalam visi Indonesia jelaskan tentang APBN yang tepat sasaran," pungkasnya. [Fhr]