Anggota DPR Minta Penguatan IHSG Diikuti Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal

by Malik Sihite |
Anggota DPR Minta Penguatan IHSG Diikuti Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal
Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri. Foto: Telusur/Fraksi PKS DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, mengingatkan pemerintah dan otoritas pasar modal agar tidak hanya berfokus pada penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga memastikan kepercayaan investor terjaga secara berkelanjutan.

Penguatan IHSG, menurutnya, perlu diikuti konsistensi kebijakan ekonomi, perbaikan tata kelola pasar modal, serta penguatan perlindungan bagi investor.

“Kita menyambut baik penguatan pasar saham ini. Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta kerja OJK, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan pasar. Momentum positif ini harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pasar modal Indonesia,” ujar Habib Idrus melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (21/10/2026).

Dia menilai, pasar modal yang sehat tidak semata-mata tercermin dari pergerakan indeks saham.

Habib Idrus melanjutkan, keberadaan pasar modal harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian, termasuk membantu perusahaan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja.

“Manfaat pasar modal harus semakin dirasakan masyarakat. Ketika perusahaan memperoleh pembiayaan yang sehat dan menggunakannya untuk kegiatan produktif, peluang usaha dan pekerjaan dapat ikut tumbuh. Inilah manfaat yang perlu terus kita dorong,” jelas dia.

Meski menyambut positif penguatan IHSG, Habib Idrus mengingatkan bahwa kenaikan indeks dalam satu hari belum dapat dijadikan tolok ukur pemulihan pasar yang berkelanjutan.

Menurut Legislator PKS itu, kepercayaan investor terbentuk melalui kepastian regulasi, keterbukaan informasi, kualitas perusahaan tercatat, serta penegakan hukum yang konsisten.

Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian arah kebijakan sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas bursa diminta mempercepat pembenahan transparansi kepemilikan saham, meningkatkan kualitas saham yang beredar di publik, serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi merugikan investor.

Habib Idrus menegaskan, praktik yang mencederai integritas pasar modal harus menjadi perhatian serius.

Penegakan aturan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan investor dapat bertransaksi dengan rasa aman dan memperoleh perlindungan yang memadai.

“Praktik manipulasi harga, perdagangan semu, dan penyalahgunaan informasi orang dalam harus ditindak tegas. Investor, terutama masyarakat yang baru mulai berinvestasi, harus merasa bahwa pasar kita memiliki aturan yang adil dan pengawasan yang dapat dipercaya,” beber Habib Idrus.

Selain pembenahan regulasi dan pengawasan, dia menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan dan mudah dipahami publik.

Setiap agenda reformasi pasar modal, kata Habib Idrus, perlu dilengkapi target yang terukur, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta laporan perkembangan yang dapat diakses secara terbuka.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar pelaku pasar dan masyarakat dapat memantau pelaksanaan reformasi sekaligus menilai sejauh mana kebijakan yang ditempuh memberikan hasil konkret.

Di tengah penguatan IHSG, Habib Idrus juga mengingatkan masyarakat agar tetap optimistis tanpa mengabaikan risiko investasi.

Investor diminta tidak semata-mata mengambil keputusan berdasarkan kenaikan harga saham, tetapi turut mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan dan risiko yang melekat pada instrumen investasi yang dipilih.

Dia pun menekankan, Komisi XI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung upaya perbaikan pasar modal yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kita ingin optimisme ini bertahan karena pasar modal Indonesia semakin transparan, berintegritas, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Habib Idrus.

Editor: Risyad.

Komentar

Berita Terkait