JAKARTA, Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mempertanyakan rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening bank baru untuk masyarakat, termasuk sebagai sarana penyaluran bantuan sosial (bansos).
Azis menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan target tersebut. Sebab, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening bank pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta orang.
“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).
Menurut Azis, penggunaan rekening perbankan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bansos patut didukung. Namun, skala program harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ia mengingatkan adanya risiko duplikasi rekening apabila pemerintah membuka rekening secara massal kepada warga yang sebenarnya telah memiliki rekening bank.
“Jangan sampai potensi terjadinya rekening ganda bagi warga yang sudah memiliki rekening perbankan justru menambah deretan rekening pasif atau dormant,” ujarnya.
Azis juga menyoroti anggaran sekitar Rp 11 triliun yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut. Menurut dia, pemerintah harus membuka secara rinci skema penggunaan anggaran dan melakukan kajian biaya serta manfaat sebelum program dijalankan.
“Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” kata Azis.
Ia meminta pemerintah memastikan pembukaan rekening benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, khususnya penerima bansos.
“Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal Rp 50.000 yang bersumber dari APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebutuhan anggaran untuk 200 juta rekening diperkirakan mencapai Rp 11 triliun.
Pemerintah masih membahas apakah seluruh anggaran akan dibebankan pada APBN 2026 atau sebagian masuk APBN 2027. Mekanisme pelaksanaan juga masih dibicarakan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Program direncanakan mulai berjalan secara bertahap sebelum akhir 2026. Pada tahap awal, pemerintah menunjuk BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menjalankan pembukaan rekening tersebut.
