telusur.co.id - Koperasi syariah dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kepastian hukum, dan bersaing di tengah perubahan ekonomi nasional.
Atas dasar itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendorong agar penguatan koperasi syariah menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.
Menurut Nasim, pembaruan undang-undang perkoperasian harus mampu mengakomodasi seluruh model koperasi, termasuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Ia menilai, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses ekonomi masyarakat melalui sistem usaha yang mengedepankan keadilan, transparansi, kebersamaan, serta nilai-nilai syariah.
Karena itu, keberadaan koperasi syariah perlu mendapatkan pengaturan yang jelas agar tidak hanya berkembang dari sisi kelembagaan, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dan tata kelola yang kuat.
Nasim berharap RUU Perkoperasian mampu menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, profesional, modern, dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
RUU Perkoperasian disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pembaruan regulasi dinilai penting untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman, digitalisasi, serta dinamika model bisnis koperasi.
Dalam perkembangannya, pembahasan RUU tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Rancangan regulasi ini mencakup 118 perubahan pasal dan tiga pasal peralihan yang meliputi 10 aspek utama, mulai dari definisi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, hingga permodalan.
Sejumlah substansi strategis turut dimasukkan, di antaranya rencana pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi untuk memperkuat perlindungan dana anggota.
Selain itu, pengaturan mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam juga menjadi bagian penting dalam rancangan undang-undang tersebut.
RUU ini bahkan memuat ketentuan sanksi pidana bagi pengurus yang melakukan pelanggaran maupun penyalahgunaan tata kelola koperasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus mencegah praktik yang merugikan anggota.
Tidak hanya menyangkut tata kelola dan kelembagaan, RUU Perkoperasian juga mengakomodasi program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kehadiran ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai fondasi ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perkoperasian akan dilanjutkan pada masa sidang November–Desember 2026. DPR menargetkan rancangan undang-undang tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Nasim berharap momentum pembaruan regulasi ini tidak hanya menghasilkan aturan baru, tetapi juga menjadi titik penguatan seluruh ekosistem perkoperasian nasional.
Dengan kepastian hukum, tata kelola yang profesional, serta pengakuan yang jelas terhadap prinsip-prinsip syariah, koperasi diharapkan semakin mampu menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
-thumbnail.webp)
