Oleh: Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Arwa Wangsa (UAW)
Kabar penjemputan paksa Ketua BEM Universitas Airlangga di rumahnya oleh Polda Jatim membuka luka kembali relasi sipil dan arapat keamaan.
Dalam banyak pemberitaan, dikabarkan Ketua BEM Universitas Airlangga (Unair), M. Rizqi Senja Wirawan, dijemput oleh Polda Jawa Timur karena diduga terkait dengan aktivitas pengelolaan media kolektif yang memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah serta informasi mengenai agenda demonstrasi di Surabaya.
Sontak peristiwa ini, membuat kita getir. Betapa tidak, peristiwa itu datang tidak lama setelah serangkaian intimidasi terhadap suara-suara kritis lain seperti yang menimpa aktivis mahasiswa UI, sehingga sulit menganggapnya sebagai kejadian biasa.
Dari akomulasi kejadian itu seakan terbaca jelas bahwa siapa pun yang bersuara kritis memeliki peluang yang sama diintimidasi aparat, bahkan sampai ke depan pintu rumahnya sendiri.
Dalam konteks ini, ketika kritik dijawab dengan cara-cara di luar jalur hukum yang wajar, yang terancam bukan hanya satu kelompok mahasiswa di Unair atau UI, melainkan keberanian semua unsur mahasiswa secara umum untuk bersuara.
Dalam kaitan ini, emosi saja jelas tidak cukup. Gerakan mahasiswa perlu berpikir lebih dingin tentang apa yang harus dibenahi, selagi masih punya tenaga. Menurut saya ada tiga hal yang mendesak, ditambah satu jebakan yang sering luput dibicarakan.
Berhenti Jalan Sendiri-sendiri
Persoalan laten gerakan mahasiswa adalah sekat antar-kampus. Tiap kampus punya kebanggaan, tradisi, dan kadang gengsinya sendiri. Kekuasaan paham betul soal ini. Mengincar satu orang, menakut-nakuti satu kampus, lalu berharap kampus lain memilih diam adalah modus lama yang masih sering dipakai aparat.
Karena itu, penjemputan Ketua BEM Unair semestinya tidak dibaca sebagai urusan Jawa Timur. Kalau satu aktivis diperlakukan begitu dan kampus lain hanya menonton, giliran berikutnya tinggal soal waktu.
Solidaritas yang dibutuhkan sekarang bukan nostalgia 1998 yang dengan mudahnya bisa diputar di podium. Yang dibutuhkan lebih pada arah yang lebih membumi agar organ gerakan mahasiswa saling menjaga.
Siapa yang menghubungi pengacara, siapa yang menyebarkan kabar secepatnya, siapa yang datang mendampingi keluarga harus dibangun dalam pondasi kebersamaan dan kejuangaan.
Dengan demikian, ancaman terhadap satu kampus harus langsung dijawab oleh banyak kampus, tanpa menunggu rapat panjang dan tanpa berdebat soal siapa yang memimpin.
Pihak kampus juga tidak boleh luput dari sorotan. Rektorat yang buru-buru mengambil jarak ketika mahasiswanya berurusan dengan aparat sebenarnya sedang melepas tanggung jawab. Kampus mestinya mengajarkan keberanian kepemimpinan dan kemerdekaan berpikir--oleh karenanya haruslah berani pasang badan berdiri di belakang anak didiknya.
Kembali ke Persoalan Rakyat
Persatuan antar-kampus pun tak banyak artinya kalau mahasiswa tetap berjarak dari orang-orang yang katanya mereka bela. Diskusi di kampus sering sibuk dengan teori dan peta politik tingkat tinggi, sementara di luar pagar ada petani yang lahannya menyempit, buruh yang upahnya tak cukup sampai akhir bulan, dan warga kota yang waswas digusur dari tempat tinggalnya.
Selama jarak itu dibiarkan, sebesar apa pun aksinya, ia hanya akan terasa seperti urusan orang kampus. Dan, mahasiswa yang hadir di tengah persoalan seperti itu, semestinya bukan sekadar lewat untuk berfoto agar mahasiswa bisa meraih sesuatu yang tidak bisa dicabut aparat, yakni kepercayaan.
Dalam konteks ini jadi penting, karena dukungan warga yang merasa dibela itu jauh lebih sulit dipatahkan. Dan kepercayaan semacam itu tidak datang dari satu kali kunjungan. Ia tumbuh dari kehadiran dan konsistensi yang terus dipupuk. Dari mau mendengar sebelum berbicara, dan dari kesediaan belajar pada orang yang tidak pernah duduk di bangku kuliah.
Lebih dari Sekadar Pemadam Kebakaran
Masalah berikutnya ada pada cara gerakan memilih isu. Terlalu sering gerakan bereaksi pada satu kasus, ramai beberapa hari, lalu sepi saat perhatian publik berpindah. Pola ini melelahkan, dan lawan politik tahu bahwa mereka cukup menunggu.
Perjuangan butuh pegangan yang lebih panjang: penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, jaminan hak warga, dan keberanian menghadapi oligarki yang ikut menyetir kebijakan.
Isu-isu harian tetap penting, tetapi sebaiknya dibaca sebagai bagian dari persoalan besar itu, bukan berdiri sendiri-sendiri. Dengan begitu, tiap kasus menambah satu lapis pemahaman, bukan sekadar satu lagi tagar yang dilupakan.
Tuntutan pun sebaiknya dirumuskan jelas dan bisa diuji: apa yang diminta, kepada siapa, dan sampai kapan akan dikawal. Tuntutan yang kabur mudah dijawab dengan janji, lalu ikut terlupakan bersama berita pekan berikutnya.
Bahaya Jebakan FYP
Satu hal lagi yang agak canggung diakui bahwa sebagian gerakan kini tampak mementingan tampilan kulit luar. Misalnya spanduk dibuat agar enak difoto, orasi dipoles sedekian rupa gar mudah dipotong jadi video lucu, dan keberhasilan aksi diukur dari jumlah tayangan.
Saya tidak sedang menyalahkan media sosial. Kita semua hidup di dalamnya, dan ia memang berguna untuk menyebarkan informasi serta menyulut kepedulian.
Tetapi meminjam istilah Manuel Castells, dalam Networks of Outrage and Hope bahwa ruang digital cepat menyalakan emosi namun rapuh sebagai tempat bertumpu. Algoritma bisa berubah sewaktu-waktu, dan aparat pun bisa memantau serta menekan di sana.
Gerakan yang hidup dari viralitas biasanya padam secepat ia menyala. Yang bertahan adalah kerja yang tidak menarik di kamera, pengorganisasian, pendidikan di akar rumput, advokasi yang sabar, dan kesiapan menanggung risiko di dunia nyata, bukan hanya di layar gawai.
Apa salahnya aksi yang estetis? Tidak salah, selama ia hanya jadi adi pintu masuk, bukan tujuan. Karena ukuran yang lebih penting sejatinya adalah berapa banyak orang yang akhirnya ikut terlibat setelah menontonnya.
Kejadian di Surabaya itu peringatan bahwa ruang demokrasi kita menyempit. Negara hukum perlahan terasa berubah menjadi negara yang nyaman dengan rasa takut warganya.
Namun, meski begitu, sejarah mencatat bahwa rasa takut yang dipelihara tidak pernah sanggup mematikan nalar kritis, selama masih ada orang yang mau berdiskusi, turun ke tengah masyarakat, dan saling menjaga.
Tentu tidak ada jaminan semua ini berjalan mulus. Pastilah ditengah di tengah perjalanan, akan ada unsur mahasiswa yang mengalami kelelahan, ada yang mundur, ada yang tergoda jalan pintas.
Itu wajar saja. Yang penting, menurut saya gerakan mahasiswa tidak boleh lagi bertumpu pada satu nama atau satu momen agar ketika seorang ketua BEM dijemput, barisan di belakangnya tetap berdiri kokoh terorganisir.
Saya kira, tugas mahasiswa sekarang tidak terlalu rumit untuk diraumuskan. Komponen mahasiswa hanya butuh merapatkan barisan, kembali ke persoalan rakyat, dan meninggalkan gimik.
Karena gagasan, ide, dan gerakan untuk keadilan, tidak akan pernah bisa dibumkam dan dipadamkam, termasuk oleh jemput paksa aparat.
