telusur.co.id - Peneliti Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI), Aldo Muhamad Derlan menilai, kuatnya konsolidasi politik selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran belum berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau melihat dua tahun ini, konsolidasi politik pemerintah sudah kuat, dukungan partainya juga besar, banyak elite politik dan tokoh diluar pemerintahan yang dirangkul ya. Tapi di publik ada anggapan, politik stabil, pekerjaan sulit gitu ya. Nah, ini yang harus dijawab pemerintah. Rakyat menunggu hasilnya, kapan cari kerja lebih mudah dan penghasilan bisa membaik,” kata Aldo dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Menurut Aldo, besarnya dukungan politik memberi pemerintah ruang luas untuk menjalankan kebijakan. Modal tersebut perlu digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pekerjaan dan kepastian penghasilan.
“Politik sudah terkonsolidasi. Sekarang manfaatnya harus sampai ke rumah tangga. Rakyat ingin punya pekerjaan, penghasilan yang cukup, dan hidup lebih tenang,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Laju tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan tahunan pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen.
Aldo mengapresiasi pertumbuhan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya melihat seberapa jauh kegiatan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja dan memperbaiki pendapatan masyarakat.
“Ekonomi tumbuh itu kabar baik. Sekarang kita perlu lihat, berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta dan bagaimana penghasilan masyarakat,” katanya.
Pada Mei 2026, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, bertambah sekitar 522.000 orang dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 4,68 persen menjadi 4,65 persen.
Meski menunjukkan perbaikan, jumlah penganggur pada Mei 2026 masih mencapai 7,22 juta orang.
“Penurunan pengangguran perlu diapresiasi. Tapi masih ada jutaan orang yang belum bekerja. Pemerintah harus mempercepat pembukaan kesempatan kerja,” ujar Aldo.
Ia menambahkan, penilaian terhadap keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan perlu mencakup kecukupan upah, kepastian hubungan kerja, dan perlindungan pekerja.
“Yang sudah bekerja juga perlu diperhatikan. Upahnya cukup untuk hidup? Ada perlindungan kalau kehilangan pekerjaan? Hal-hal seperti ini harus ikut dihitung,” katanya.
Aldo mendorong pemerintah memperkuat industri padat karya, memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM, serta memastikan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Pelatihan dan program magang nasional harus nyambung dengan pasar kerja. UMKM juga perlu akses pasar kan, kemudian industri juga perlu kepastian supaya bisa berkembang dan merekrut pekerja,” ujarnya.[Nug]
-thumbnail.webp)