Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
Paloh tidak menutup kemungkinan proses pemakzulan ditempuh.
Namun, dia menegaskan langkah tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh ketentuan konstitusional serta tidak adanya alternatif penyelesaian lain atas persoalan yang mencuat setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar dia usai acara NasDem Berbagi di Jakarta Pusat, Minggu (8/11) malam.
Di balik pernyataannya yang membuka ruang bagi proses pemakzulan, Paloh justru menyayangkan polemik yang menyeret Gibran tersebut.
Dia berpandangan, persoalan ini bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan, melainkan menjadi keprihatinan bersama.
"Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita," ucap Paloh.
Paloh menilai polemik tersebut menjadi situasi yang memprihatinkan, terlebih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah memperoleh mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan melalui Pemilu 2024 hingga 2029.
Dia mengingatkan bahwa perjalanan pemerintahan baru memasuki tahun kedua. Namun, persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran kini justru menjadi polemik yang turut menyita perhatian publik.
Kondisi tersebut, menurut Paloh, menjadi alasan dirinya tidak menyambut perkembangan perkara ini dengan perasaan senang.
"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucap dia.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah MA mengeluarkan putusan terkait gugatan atas surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden tersebut.
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya sekaligus mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memunculkan desakan politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Editor: Risyad.
