DR.Akhmad Bakhtiar Amin, Ketua Bidang ESDM DPP Partai Bulan Bintang

“…jelas indikasinya, rekayasa PT FI untuk memperpanjang ekspor konsentrat dan menunda pembangunan smelter”

telnews | Jakarta | Jajaran Bidang ESDM DPP Partai Bulan Bintang bereaksi keras terkait demo karyawan PT Freeport Indonesia yang akhirnya berujung dengan diterbitkannya rekomendasi izin ekspor konsentrat oleh Pemerintah untuk satu tahun ke depan. Rekomendasi ekspor ini dikeluarkan berdasarkan surat permohonan PT FI Nomor 571/OPD/II/2017, tanggal 16 Februari 2017.

Dr. Ir. Akhmad Bakhtiar Amin, M.Sc,M.Si, Ketua Bidang ESDM PBB terang-terangan menyebut bahwa demo itu jelas-jelas rekayasa PT FI untuk menekan pemerintah agar izin ekspor konsentratnya diperpanjang dan menunda pembangunan smelter.  “Pemerintah harus tegas, bila PT FI tidak bisa melaksanakan kewajibannya, ambil alih oleh Pemerintah, kita tidak bisa terus mentolerir kemauan mereka” tegas mantan Kepala Sub.Direktorat Konservasi dan Peningkatan Nilai Tambah Kementerian ESDM ini.

Bayangkan berpuluh tahun PT FI diberikan kemudahan dengan mengekspor konsentrat dan meraup keuntungan yg sangat besar, jelas Bakhtiar. Kenyamanan PT FI mulai terusik ketika Pemerintah mengeluarkan UU No.4 th 2009, tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian, jelasnya. Namun, peraturan pelaksanaannya sendiri baru keluar 5 th kemudian, dengan terbitnya PP No.1 th 2014 yang diikuti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1 th 2014. “Kelihatan disini Pemerintah terkesan mengalah kepada Perusahaan Pertambangan Mineral terutama PT FI” ujar Bakhtiar yang juga pernah menjadi Kadis Pertambangan Provinsi Jambi dan di Provinsi Sumatera Selatan ini.

Kesan mengalah tersebut menurut akademisi Universitas Ibn Khaldun Bogor ini, semakin mengemuka setelah Pemerintah kembali memperpanjang ijin ekspor konsentrat PT FI selama 6 bulan pada th 2015 dan kembali mengijinkan ekspor konsentrat pada 2016. “Kalau kemudian sekarang terjadi demo para pekerja PTFI, jelas indikasinya adalah rekayasa untuk memperpanjang ekspor konsentrat dan menunda pembangunan smelter” papar Bakhtiar.

Sikap dan cara-cara PT FI ini selain dinilai Bakhtiar telah menggerogoti wibawa Pemerintah, juga mengadu domba rakyat dan Pemerintah. “Sementara, cadangan mineral kita semakin terkuras” tegasnya.

Sekedar untuk difahami jelas Bakhtiar, sejarahnya PT FI adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc yang berbasis di Amerika Serikat. Salah satu prioritas utama Pemerintah Orde Baru adalah menarik Investor asing. Pemerintah kemudian menerbitkan UU No.1/1967 tentang modal asing dan UU No.11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

Pada tanggal 7 April 1967 Pemerintah Indonesia menanda tangani Kontrak Karya (KK) dengan PT FI, dengan waktu konsesi 30 thn sampai 1997 dan bisa diperpanjang selama 30 tahun lagi. Celakanya, diantara klausul pada Kontrak Karya tersebut, apabila terjadi perubahan peraturan perundangan tentang pertambangan, kontrak tetap mengacu pada UU 11/1967 (Lex Specialis). “Ini adalah langkah awal yang keliru dan sangat menguntungkan PT FI” jelas Bakhtiar. Apalagi kemudian, perpanjangan pertama justru dilakukan tahun 1991 yang seharusnya tahun 1997, sehingga KK PT FI itu jadi berakhir 2021.

Untuk diketahui PT FI menambang bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Bijih adalah hasil galian tambang dari lapangan, sedangkan konsentrat adalah bijih yang telah digerus, diapungkan dan dikeringkan. “Konsentrat itu masih berupa bahan mentah sama sekali belum ada pemurnian” jelas Bakhtiar yang ahli tambang sekaligus pakar manajemen dan ilmu politik itu.

Alur ekspor konsentrat | sumber PT FI

Konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak itulah hasil akhir PT FI yang dipasarkan keseluruh dunia. “Sekali lagi, bayangkan berpuluh tahun PT FI diberikan kemudahan dengan mengekspor konsentrat dan meraup keuntungan yang sangat besar” papar Bakhtiar.

Lebih jauh dijelaskan Bakhtiar yang dimaksud dengan pemurnian adalah meliputi smelting dan refining yang menghasilkan Katoda produk setengah jadi. “Untuk pemurnian itulah dibutuhkan pabrik pengolahan atau smelter yang wajib dibangun oleh PT FI maupun perusahaan pertambangan lainnya, bukan memaksa Pemerintah mengizinkan ekspor konsentrat begitu saja” pungkas Bakhtiar. | red – 03 |
.

Komentar