Hadhy Priyono, Wakil Sekjen Sistem Informasi DPP Partai Bulan Bintang

telnews | Opini : Hadhy Priyono, Wasekjen Sistem Informasi DPP Partai Bulan Bintang | Kemelut PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Jokowi saat ini, yang disebut oleh DR Bakhtiar Amin sebagai perusahaan asing yang congkak itu, disadari atau tidak akan menggugat kembali rasa nasionalisme penguasa Parlemen dan Pemerintahan yang kini ditengarai mulai surut.

Pakar politik pertambangan DR. Akhmad Bakhtiar Amin misalnya, seperti diberitakan telnews pada Selasa (21/2) lalu terang-terangan mengatakan: “Pemerintah jangan bergeming, hadapi semua demi mengemban amanah rakyat, bukan sekedar mendorong divestasi, tapi sudah waktunya berani menasionalisasikan semua Perusahaan Asing yang ada di Republik ini”.

Pun hari ini seperti tersebar di sejumlah media sosial Ferdinan Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia dengan lugas mengatakan: “Kita mendukung upaya pemerintah untuk bertindak tegas, tapi bukan melakukan kesalahan yang tegas. Semoga kemelut ini bukan permainan oknum-oknum diranah kebijakan yang justru punya agenda dan kepentingan pribadi atau kelompok terkait kelangsungan Freeport. Kita dukung Pemerintah untuk berani tidak melanjutkan operasi Freeport pasca 2021”.

DR. Bakhtiar maupun Ferdinan Hutahaen dan idem ditto rakyat banyak diyakini memiliki pandangan dengan latar belakang nasionalisme yang sama, terhadap kemelut Freeport ini. Pertama, Pemerintah diminta jangan coba-coba “bermain” untuk kepentingan pribadi atau kelompok demi melanggengkan bercokolnya kekuasaan Freeport di tanah Papua. Kedua, untuk kepentingan bangsa langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mengambil alih dengan melakukan nasionalisasi atas perusahaan asing seperti Freeport ini. Bukan malah sekedar “mempersiapkan” kelangsungan operasi Freeport setelah Kontrak Karya berakhir 2021 nanti.

Operasi Tambang Freeport | Sumber Foto PT FI

Soal langkah nasionalisasi atas perusahaan asing yang sudah bercokol puluhan tahun di Indonesia seperti Freeport ini, masih segar dalam ingatan masyarakat dunia bagaimana langkah heroik Venezuela mendepak Exxon Mobil yang sudah puluhan tahun juga bercokol menguras minyak di negeri Amerika Latin ini.

Bayangkan, seetelah program nasionalisasi Presiden Hugo Chaves yang didukung rakyat, terutama kaum buruh dan tentara, Venezuela menang (2007) lawan Exxon Mobil Corp simbolisasi kapitalisme asing (Amerika Serikat). Aksi nasionalisme negara yang berada di ujung paling utara Amerika Selatan ini, pun semakin mendapat angin. Tahun 2008 kembali Chaves menasionalisasi sejumlah perusahaan asing di negerinya. Diantaranya seperti perusahaan asing semen Cemex yang dimiliki Meksiko dan Holcim yang dimiliki Swiss, serta perusahaan tambang emas Crystallex yang dimiliki Crystallex International Corp dari Kanada. Jika Venezuela yang waktu itu berpenduduk sekitar 27 jutaan berani dan mampu memulai kebijakan nasionalisasi perusahaan asing di negaranya, mengapa tidak dengan Indonesia yang berpenduduk 200 jutaan.

Jika menoleh kembali ke belakang memang Indonesia sedikit terlambat memanfaatkan momentum perubahan politik besar yang terjadi 1998. Faktanya, pada tahun yang sama Hugo Chaves juga terpilih menjadi Presiden di Venezuela lalu memanfaatkannya untuk memulai langkah politik dan ekonomi yang luar biasa, nasionalisasi perusahaan asing yang bercokol di negerinya..! Padahal soal sumberdaya manusia dan sumber kapital, Venezuela tidaklah lebih hebat dari Indonesia.

Kontrak Karya (KK) Freeport di tanah Papua berakhir tahun 2021, penting dicatat, itu artinya dua tahun setelah Pemilu Serentak 2019. Parlemen dan Pemerintahan baru yang terbentuk lewat hasil Pemilu Srentak 2019 akan bertanggungjawab menentukan, apakah akan mendepak perusahaan asing asal Amerika Serikat ini, atau sebaliknya mengukuhkan mereka kembali bercokol menguras sumberdaya alam di tanah papua.

Melihat gelagat yang ditunjukkan Parlemen dan Pemerintahan sekarang ini terkait kemelut Freeport, memang tak sepotong kata pun muncul keberanian mengultimatum perusahaan asing nan congkak itu untuk bersiap-siap hengkang dari bumi Indonesia. Tak muncul kalimat bersemangat nasionalisme yang mengatakan, “Wahai tuan-tuan jangan banyak tingkah, Kontrak Karya anda hanya tinggal 4 tahun dan tak akan pernah kami berikan lagi pada anda..!”. Apakah Parlemen dan Pemerintah NKRI sudah kehilangan kedaulatan dan rasa nasionalisme..? wallahu’alam bishawab. | red – 03 |

Komentar