Prof.DR. Hasim Purba, Guru Besar Hukum - Universitas Sumatrera Utara | Foto Ist.

“Adanya Kesepakatan Amandemen KK antara Pemerintah dengan PT Freeport yang tertuang dalam MoU tanggal 25 Juli 2014, yang intinya mengatur bahwa PT Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai tahun 2019 kepada pihak Indonesia, itu bertentangan dengan UU dan harus dibatalkan” tegas Prof. Hasim Purba

telnews | Medan | Kontrak Karya (KK) yang masih akan berakhir 2021 mendatang antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia, tidak boleh hanya dilihat dari aspek hukum kontrak privat saja, tetapi harus dilihat dari seluruh aspek secara komprehensip, demikian Guru Besar Hukum USU, Prof. Hasim Purba mengawali perbicangan ihwal gonjang-ganjing Freeport belakangan ini terkait aspek kedaulatan dan nation inteterest Indonesia. “Tidak tepat dan sangat keliru bila persoalan kesepakatan dengan Freeport tersebut hanya dipandang sebagai kontrak biasa” tegas Ketua Departemen Hukum Perdata FH USU itu.

Sudah menjadi rahasia umum jelas Prof. Hasim, puluhan tahun KK di sektor tambang ini hanya memberi keuntungan yang melimpah ruah kepada perusahaan asing. Bahkan akademisi yang juga Ketua Umum KAHMI Medan ini menyebut KK itu sebagai “legalisasi” adanya konspirasi perampasan kekayaan tambang milik rakyat Indonesia oleh PT Feeport dengan oknum-oknum atau kelompok rezim penguasa.

“Puluhan tahun KK tersebut sudah berlangsung, tapi tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik, berapa hasil keuntungan yang diraup PT Freeport dan berapa serpihan bagian termasuk pajak yang diterima Negara untuk membangun kesejahteraan rakyat? tegas Prof. Hasim seraya menyebutkan bahwa informasi dan data seperti itu tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah yang berkuasa rezim manapun.

Dari kaca mata hukum kontrak perdata saja, masyarakat tidak pernah diberitahu bagaimana hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam KK tersebut, sebut Prof. Hasim. Wajar jika muncul pertanyaan di benak publik, semisal apakah memenuhi asas keadilan dan keseimbangan dalam klausula-klausula kontrak yang ada, apakah klausula-klausulanya tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan bangsa Indonesia, atau pertanyaan bagaimana kepentingan bangsa Indonesia terlindungi dalam KK tersebut. “Semua itu serba kabur (obscuur), bahkan jauh dari prinsip transparansi” jelas Prof. Hasim.

KK antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia harus dilihat bukan hanya dari aspek hukum privat, Prof. Hasim menyebut juga sangat dan wajib dipatuhi kedua belah pihak, menyangkut aspek hukum publik yaitu amanah Konstitusi/ UUD 1945 khususnya Pasal 33 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta peraturan terkait lainnya.

Pemerintah yang mewakili Negara idem ditto mewakili kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, karena itu dalam menyusun Kontrak Karya, Pemerintah mempunyai legal standing yang kuat. “Bukan hanya sebagai jure gestiones (negara sebagai subjek hukum yang bertindak dalam bidang keperdataan/dagang), tapi Negara dalam kapasitas sebagai jure imperii (negara sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan dalam hukum publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat)” jelas Prof. Hasim.

Kedua posisi hukum yang sah dan diakui hukum internasional tersebut harus diperankan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan PT. Freeport, bila tidak melakukan kedua peran tersebut secara paralel, maka pemerintah patut dituduh menghianati Konstitusi dan UU tentang Minerba.

Amanah Pasal 33 UUD 1945 misalnya, sudah dengan tegas menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentunya ketentuan pasal 33 tersebut jelas Prof. Hasim juga berlaku untuk hasil tambang yang selama ini dikeruk PT Freeport.

Demikian juga amanat UU tentang Minerba harus menjadi acuan bagi perusahaan tambang termasuk PT. Freeport yang beroperasi di Indonesia. “Atas dasar kapasitas Negara sebagai jure imperii maka Pemerintah Indonesia dapat memaksa PT. Freeport untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi dan ketentuan UU yang berlaku di Indonesia, karena salah satu kewajiban Pemerintah/Presiden adalah taat dan setia menjalankan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ujarnya.

Terkait kewajiban PT Freeport yang harus membangun fasilitas Smelter ( fasilitas pengolahan dan pemurnian) mineral sebelum diekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Minerba yang memberi jangka waktu paling lama 5 tahun sejak UU Minerba 2004 diundangkan yang ternyata sampai saat ini belum dipenuhi, Prof. Hasim menyebut bahwa Pemerintah harus bertindak tegas bukan sebaliknya Pemerintah yang justru didikte pihak PT Freeport. Demikian halnya kewajiban divestasi saham hingga 51 % kepada Pemerintah Indonesia, merupakan ketentuan yang memaksa dan tidak boleh disimpangi dengan alasan apapun, sesuai bunyi perintah UU Minerba.

“Adanya Kesepakatan Amandemen KK antara Pemerintah dengan PT.Freeport yang tertuang dalam MoU tanggal 25 Juli 2014, yang intinya mengatur bahwa PT Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 30% sampai tahun 2019 kepada pihak Indonesia, itu bertentangan dengan UU dan harus dibatalkan” tegas Prof. Hasim Purba.

Publik juga perlu mendorong agar DPR RI dan Institusi penegak hukum agar mengaudit kenapa bisa lahir MoU seperti itu. “Apakah hal tersebut wajar, ataukah mungkin disana ada praktek-praktek moral hazard?” tanya Prof. Hasim. Semoga saja Pemerintah sekarang benar-benar komitmen dengan amanah Konstitusi dan UU dalam menyelesaikan KK dengan PT Freeport, bukan malah menggadaikan kedaulatan dan kepentingan bangsa hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. | red – 03 |

Komentar