Diskusi DP-Nol, Bisa Nggak Sih? | Foto Ist.

telnews | Jakarta | Gagasan DP Nol untuk penuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilontarkan bakal Gubernur DKI Anies Baswedan, dibedah sejumlah pengamat dan praktisi perumahan di Jakarta Jumat (10/3) sore kemarin. Kesimpulannya, para pengamat dan praktisi itu bak pepatah “setali tiga uang” dengan terobosan yang digagas Anies. Bahkan dari telaah berbagai sisi selain dikatakan bisa dan memungkinkan, juga menyebut layak dan perlu diwujudkan jika pasangan nomor 3 ini benar-benar terpilih memimpin DKI yang penuh sesak masyarakat berpenghasilan rendah ini.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini, pelaku bisnis real estate Alwi Baqir Mulachela, pengamat perumahan dan pemukiman Ilham M Wijaya, dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia Muhammad Joni yang juga tokoh penggiat Housing Urban Development Institute. Diskusi yang digelar Jumat petang ini dipandu oleh Adhamaski Pangeran, Ketua Bidang Kajian Perkotaan Ikatan Ahli Perencanaan DKI Jakarta, berlangsung apik di ruangan sederhana yang berlatar gambar pasangan Anies-Uno digandeng Agus dan Silvy.

Akibat pasar hunian yang harganya tidak terjangkau, masyarakat dari golongan menengah ke bawah terpaksa mencari tempat tinggal di kawasan satelit atau pinggiran kota Jakarta, papar Adham saat memandu diskusi. Hal itu justru merugikan, sebab opportunity cost justru meningkat, belum lagi biaya untuk transportasi, keluhan macet, dan lainnya. “Salah satu penyebabnya adalah DP KPR yang mahal,” terangnya. Untuk menyiasatinya, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan DP yang sangat ringan, bahkan nol.

Meski banyak pihak mempertanyakan kemungkinan DP bisa ditekan sampai nol, Ilham M. Wijaya sebagai pengamat perumahan dan pemukiman meyakini sangat memungkinkan dan bisa dilakukan. Bahkan Ilham menyebut DP nol itu bukan hal baru, di tingkat pengembang sudah banyak yang melakukannya. “Prinsipnya, program DP nol ini solusi pembiayaan kepemilikan hunian bagi MBR,” ucap Ilham.

Masih menurut Ilham, Bank memang tidak bisa memperbolehkan DP nol, karena mengacu pada peraturan Bank Indonesia (BI). Yakni ketentuan loan to value (LTV), harus ada DP 30% untuk kredit pemilikan rumah. “Namun, apabila Pemerintah yang menjalan program itu sebagai pihak pelaksana, justru sangat bisa dilakukan,” tegasnya.

Sistemnya adalah, ada tabungan atau perilaku menabung konsisten yang dijadikan prasyarat kelayakan menerima fasilitas kredit. Kemenpera sebut Ilham, juga memiliki skema pembiayaan berbasis tabungan atau BP2BT yang prinsipnya sama dengan DP nol, terbukti bisa berjalan. Bahkan dengan cara ini Ilham menilai, potensi resiko gagal bayar bisa ditekan dengan pendampingan kepada warga yang intensif. Banyak contoh kepemilikan hunian dengan berbasis komunitas telah berhasil, persoalannya terletak pada political will pada pemimpin yang menggerakkan warganya.

Terkait aturan BI, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia Muhammad Joni menilai bahwa program DP nol justru tidak melanggar aturan, legal formal-nya sangat kuat. Program itu, lanjutnya, relevan dengan mengacu kepada UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 54 ayat 1, 2 dan 3. Serta PP No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 37 ayat 1, 2 dan 3. “Bahkan program ini sangat pro terhadap low income group atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terangnya.

Perumahaan untuk rakyat sebut Joni, adalah hak dasar manusia yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Sesungguhnya, program DP bertemali dengan 5 Komponen Dasar Hak Bermukim, yakni tata ruang, penyediaan tanah, insfrastruktur dasar, pembiayaan, bangunan rumah itu sendiri. Bahkan menurut Joni, DP nol juga sangat mungkin mengatasi 3 masalah utama perumahan dan permukiman, seperti backlog, kawasan kumuh maupun rumah tidak layak huni.

Sementara bagi Alwi Baqir Mulachela, selaku pelaku bisnis real estate menilai program DP nol justru menguntungkan bagi pengembang. Sebab program ini memberikan insentif pada pengembang properti untuk melirik pasar menengah ke bawah. Skemanya, bentuk kerjasama dengan swasta bisa dijamin akan dibeli oleh Pemprov. Lalu dibangun oleh pengembang. Kemudian oleh Pemprov dijual ke masyarakat tanpa DP, tanpa bunga.

“DP nol sangat bisa dilakukan selama pemerintah mau menyediakan rumah untuk rakyatnya. Jangan berpikir peran Pemprov sebagai pengembang,” ucapnya. | red – dari berbagai sumber |

Komentar

Komentar