Praktisi Hukum : Korban Lift Blok M Bisa Menuntut Secara Pidana dan Perdata | Foto Ist.

telnews | Jakarta | Insiden jatuhnya lift Blok M Square yang memakan 11 korban harus jalani operasi patah tulang dan 13 lainnya dirawat, pada Jum’at (16/3) lalu, menyisakan sejumlah pertanyaan. Para praktisi hukum ibu kota, pun angkat bicara bahwa para pengelola fasilitas umum tersebut, harus dimintai pertanggungjawaban hukum terkait peristiwa yang nyaris membuat naas Cagub DKI Anies Baswedan itu.

“Tanpa adanya pengaduan atau laporan sekalipun, Kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut,” tegas Jeneidi D Kamil, Advokat dan Konsultan Hukum Properti yang juga Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan. Para korban, jelas Juneidi, juga dapat mengajukan gugatan secara perdata atas kerugian yang timbul dari kecelakaan tersebut. “Kerugian bukan hanya material tetapi juga moril” tegasnya seraya menyarankan agar para korban kasus kecelakaan lift Blok M Square di kawasan Jakarta itu, menginventarisir segala bentuk kerugian dan mempersiapkan alat-alat buktinya.

Senada dengan Juneidi, advokat dari kantor hukum JKariem & Partners, Rd Yudi Anton Rikmandani, menyebutkan bahwa hukum harus tetap di tegakkan dan korban harus mendapatkan haknya sebagai pihak yang di rugikan. “Korban bisa menuntut secara pidana maupun perdata,” ungkap Yudi yang juga Ketua LBH Bulan Bintang ini.

Lebih jauh Yudi, selain menyitir Pasal 359 KUHP yang berbunyi “barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara” dalam penerapan hukum pidana, juga menyebut Pasal 360 ayat 1 KUHP yang menyatakan, barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

“Pasal ini bisa di terapkan, karena jatuhnya lift adalah bagian dari pengelolaan Mall Bok M square dan yang menjadi korban adalah masyarakat,” jelas Yudi seraya menyebutkan bahwa pasal ini juga membuka peluang bagi korban menuntut haknya sebagai pihak yang dirugikan.

Setali tiga uang, kedua praktisi hukum itu menyebut bahwa kecelakaan lift ini sudah menyangkut terganggunya keselamatam publik. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menanggung biaya pengobatan saja. “Kepolisian harus melakukan penyelidikan atas kecelakaan lift ini tanpa harus menanti pengaduan dari mereka yang korban, karena ini bukan delik aduan,” tegas Juneidi seraya menyebut bahwa kepolisian juga harus melakukan pemeriksaan lebih, apakah merupakan kesengajaan atau merupakan kelalaian.

Untuk mencegah spekulasi lebih jauh terkai insiden ini, seperti beredarnya isu spekulatif yang menyebut ada unsur kesengajaan terkait putaran kedua Pilkada DKI, para praktisi hukum ini menyebutkan kepolisian perlu menyelidikinya lebih jauh. Apabila Kepolisian kemudian menemukan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan, maka patut diduga adanya tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP.

“Ancaman hukumannya dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,” jelas Juneidi seraya menyebutkan jika mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. | red – 03 |

 

Komentar

Komentar