Pakar Hukum Tata Negara, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra | Foto Ist.

telnews | Jakarta | Dihilangkannya kata “orang Indonesia Asli” dalam pasal yang mengatur tentang syarat Presiden RI dalam UUD’45 hasil amandemen, membuat pakar hukum tata negara Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra harus mengingatkan kembali seluruh anak bangsa tentang latar belakang mengapa kata-kata itu lahir dalam konstitusi NKRI.

Sesungguhnya aturan-aturan diskriminatif yang dibuat oleh Pemerintah kolonial Belanda waktu itu, sebut Yusril, yang menjadi latar belakang istilah munculnya kata “orang Indonesia asli” atau pribumi. “Saya hanya mengingatkan kita semua agar jangan sekali-kali melupakan sejarah,” tutur Guru Besar UI yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

Yusril mengatakan, dilihat dari sudut sejarah ketatanegaraan, negara RI bukanlah penerus Majapahit, Sriwijaya atau lainnya. Melainkan meneruskan “semi negara” Hindia Belanda. Karena itu aturan peralihan UUD 45 sebelum amandemen, mengatakan segala bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini. Peraturan yang ada, dimaksud dan yang langsung berlaku itu, dalam konsepsi maupun kenyataan, bukanlah badan negara dan peraturan zaman Majapahit, Sriwijaya atau warisan penguasa militer Jepang. “Melainkan badan dan peraturan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda,” jelas Yusril.

Adapun mengenai penduduk Indonesia, peraturan yang ada dan lembaga yang mengurus/menanganinya yang berlaku dan dipahami orang, sejak zaman Hindia Belanda adalah peraturan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling).

“Penduduk Indonesia (Hindia Belanda) menurut peraturan Indische Staatsregeling tersebut, dibagi dalam tiga golongan, yakni Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (terutama Tionghoa dan Arab) dan Golongan “Inlander” atau pribumi atau “orang Indonesia asli” yang pada umumnya beragama Islam dan sebagian menganut agama Hindu maupun Buddha,” jelas Yusril.

Lebih jauh Yusril menjelaskan bahwa orang Inlander atau pribumi yang beragama Kristen, status mereka sama dengan golongan Eropa. Karena itu dalam hal kelahiran dan perkawinan, golongan Eropa dan Inlander atau pribumi Kristen, tunduk pada Hukum Eropa (Burgerlijk Wetboek) dan lembaga yang mengurusijya adalah Burgerlijk Stand (Catatan Sipil). Demikian halnya dengan orang Tionghoa Kristen, juga diperlakukan dengan status yang sama. “Sementara bagi Inlander Muslim atau Hindu/Buddha tunduk pada hukum adat masing-masing, tidak ada lembaga negara jajahan Hindia Belanda yang mengurusinya,” paparnya.

Pun dalam status sosial, ekonomi dan hukum, dijelaskan pakar hukum tata negara ini, bagi ketiga golongan ini berbeda. “Tiga golongan ini dapat dikatakan seperti urutan dari atas ke bawah. Tempat tinggal mereka dimana-mana juga beda,” tegas Yusril. Kalau di Jakarta Golongan Eropah tinggal di Weltevreden (sekitar lapangan Banteng), Mester Cornelis (Jatinegara, Polonia).

Sementara golongan Timur Asing Tionghoa, mendominasi daerah Pecinan Glodok. “Inlander ya tinggal di pinggiran, di Krukut, Klender, Condet, Cengkareng dan daerah pinggiran lainnya,” kata Yusril.

Status ekonomi ketiga golongan ini jelas berbeda juga, golongan Eropa paling makmur dan golongan Timur Asing lumayan kaya. Sedangkan golongan Inlander status ekonominya adalah yang paling miskin di antara semua. “Maka tak heran, jika golongan Inlander atau pribumi inilah yang paling ngotot ingin merdeka, karena ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka alami di zaman penjajahan,” tegas Yusril.

Dengan latar belakang sejarah ketatanegaraan itu, dapat difahami maksud kata-kata dalam draft UUD 45, pasal 6 ayat (1) mengatakan “Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Namun kemudian kata “beragama Islam” dihapuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi syarat menjadi Presiden adalah “orang Indonesia asli” yakni “Inlander” atau pribumi dengan merujuk kepada Ps 163 IS.

Jadi jelas Yuril, bukan orang dari golongan Eropa dan bukan pula dari golongan Timur Asing. Demikian pula pasal-pasal mengenai kewarganegaraan, dalam draf pasal 26 dikatakan bahwa yang menjadi warganegara Indonesia, adalah orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU menjadi warganegara.

Dari penjelasan Yusril terkait sejarah ketatanegaraan tersebut, terungkap bahwa amandemen terakhir Pasal 6 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan seterusnya..” sesungguhnya menjadi sangat ahistoris, yang dengan kata lain mengingkari amanat penderitaan orang Indonesia asli, amanat para inlander, pribumi muslim.

Diyakini itulah sebabnya, mengapa Yusril yang ahli hukum tatanegara ini mengingatkan agar bangsa ini jangan sekali-kali melupakan sejarah berdirinya NKRI yang lahir dan dibentuk dengan darah para syuhada, orang Indonesia asli para pribumi inlander yang ngotot ingin merdeka lepas dari cengkraman penjajahan itu. Bukankah, mukadimah UUD 45 hasil amandemen I – IV juga jelas-jelas masih mengatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” | red – 03 |

Komentar

Komentar