Aksi PA 212 Berhasil Lahirkan Rekomendasi Komnas HAM Soal Kriminalisasi Habib Rizieq

0

telusur.co.id | Jakarta | Aksi Presidium Alumni 212 dalam dua bulan lebih belakangan ini yang setiap jumat terus tak lelah menyambangi Komnas HAM untuk mendesak dibentuknya tim penyelidikan dan menerbitkan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah terhadap Habib Rizieq dan 20 orang lainnya, akhirnya berbuah hasil.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan rekomendasi Komnas HAM terkait pengaduan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kriminalisasi terhadap Habib Rizieq dan 20 orang lainnya, baik ulama maupun aktifis lainnya telah diterbitkan.

“Tim telah selesai bekerja, dan rekomendasi sudah selesai diterbitkan,” ujar Pigai yang didampingi Hafid Abbas, Jumat (14/7) saat menerima delegasi aksi Presidium Alumni 212 di Ruang Pengaduan, Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.

Meski menurut Pigai, secara teknis belum bisa diserahkan sekarang, namun lewat penjelasannya menegaskan bahwa rekomendasi seperti dituntut oleh pihak Presidium Alumni 212 sebelumny sudah diterbitkan.

“Rekomendasi itu sudah selesai diketik, tapi saya ingin semua komisioner memberikan paraf baru saya tandatangan, hari ini hanya ada dua komisioner saya dan pak Abbas,” ujarnya seraya menjelaskan gambaran umum rekomendasi tersebut tak jauh dari apa yang diadukan dan dituntut Presidium Alumni 212.

Dengan terbitnya rekomendasi Komnas HAM tersebut, dijelaskan Ketua Presidium Alumni 212, Ustad Sambo bahwa pihaknya akan menindaklanjutinya dengan membawa rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut, ke DPR, MK dan Mahkamah Internasional.

“Hari ini kita mau menjemput rekomendasi, rekomendasi kasus-kasus pengaduan kami yang sebelumnya yang ada 20 orang lebih yang dikriminalisasi, yang sudah selesai rekomendasinya,” jelas Sambo kepada sejumlah awak media.

Dijelaskan Sambo sebagaimana juga dijelaskan sebelumnya oleh komisioner Komnas HAM, rekomendasi itu memang berisikan telah terjadi pelanggaran hukum terhadap tokoh-tokoh ulama dan para tokoh aktifis lainnya yang dikriminalisasi.

“Hanya masalah administrasinya saja, harusnya ada 5 tandatangan tapi baru dua tandatangan, ada tiga tandatangan komisioner yang belum dapat,” ujar Sambo seraya berharap minggu depan bisa diterimanya, karena prinsipnya rekomendasi sudah selesai.

Meski ditegaskan Sambo rekomendasi tersebut akan dibawanya ke jalur hukum maupun politik, namun pihaknya berharap pemerintah sadar bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap para ulama tersebut. Karena itu kembali Sambo meminta pemerintah untuk menyelesaikannnya dengan cara-cara damai.

“Kita maunya ada rekonsiliasi, tapi kalau ternyata itu tidak terjadi apa boleh buat, nanti akan kita tempuh jalur hukum dan jalur politik,” tegasnya. | red-03 |

 

 

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini