Ini Baru Partai Islam.. Tegas Tolak Jokowi Pakai Dana Haji

0

telusur.co.id | Jakarta | Yusril Ihza Mahendra menegaskan sikap partainya yang menolak keinginan Presiden Jokowi menggunakan dana haji sebesar Rp.80 trliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang itu mengingatkan pemerintahan Jokowi, bahwa penggunaan Dana Haji sebesar itu untuk membiayai infrastruktur, juga sangat berisiko.

“Bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” ujarnya, Jumat (28/7) di Jakarta.

Untuk diketahui, Dana Haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu, sekarang berjumlah 95 trilyun rupiah lebih dan akan meningkat menjadi Rp.100 trilyun awal tahun depan.

Lalu kepada Anggito Abimanyu yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Jokowi menginstruksikan agar sebagian besar Dana Haji (Rp.80 trilyun) digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Anggito, ditengarai Yusril sepertinya menanggung beban masa lalu, hingga tak bisa berkata lain selain mengatakan “siap” melaksanakan instruksi Presiden.

“Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam,”katanya.

Sementara ummat Islam Indonesia sendiri, dikatakan Yusril justru merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan muballigh.

“Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur,” katanya.

Padahal dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun Rumah Sakit dan sekolah-sekolah.

“Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera,” ujar petinggi partai Islam yang muncul usai tumbangnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun itu.

Dipahami PBB jika saat ini Pemerintah sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang.

Disebutkan Yusril, penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara.

“Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penggunaan dana haji, karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya,” tegasnya.

Karena itu menurut PBB, Pemerintah seharusnya bicara terlebih dahulu dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam, sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

“Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut,” Yusril. | red-03 |

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini