telusur.co.id l Jakarta l Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang merupakan koordinator Bidang Korpolkam, mengkritik tindakan pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.

“Telegram adalah platform media sosial yang bersifat terbuka, bisa digunakan oleh siapapun. Pemblokiran dengan alasan bahwa platform itu digunakan untuk konten yang menyebarkan terorisme sangat berlebihan. Mestinya yang jadi obyek tindakan hukum adalah akun-akun di dalamnya, bukan platform-nya,” kritik Fadli.

“Semua platform media sosial saya kira bisa digunakan untuk konten apapun, baik positif maupun negatif. Katakanlah sebuah platform 15 persen penggunanya adalah pengakses konten kekerasan, atau industri pornografi, masak iya platform-nya yang ditutup dengan mengabaikan 85 persen pengguna tujuan lainnya?! Mestinya pemerintah memilih untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia platform, sehingga tidak terkesan otoriter!”

BACA JUGA :  Katanya Surplus Beras Tapi Kok Impor, Pemerintah Bohong

Dalam satu pekan ini, Fadli mencatat pemerintah sudah dua kali menerbitkan kebijakan yang berpotensi mengancam prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, yaitu penerbitan Perppu Ormas, dan kini pemblokiran platform media sosial. “Saya khawatir kita sedang menuju pada otoritarianisme gaya baru.”

Meskipun terorisme secara riil ada di Indonesia, tapi indonesia tidak sedang mengalami darurat terorisme. Jadi, stop menggunakan isu terorisme sebagai alasan bagi situasi kegentingan. Tidak ada yang genting di masyarakat. Yang bisa memicu kegentingan justru adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak produktif semacam itu.

Lebih buruk lagi jika latar belakang penerbitan kebijakan-kebijakan tersebut ada kaitannya dengan rencana reshuffle kabinet. “Kita pasti paham jika rencana tersebut telah membuat beberapa menteri kelabakan. Untuk mengambil hati presiden, kemudian ada yang tak segan merilis kebijakan ngawur yang mengabaikan prinsip profesionalitas.”

BACA JUGA :  Wacana Penyebar Hoax Dijerat UU Terorisme, Fadli: Ngawur

Pernyataan Menteri Rudiantara bahwa pemerintah juga tak akan segan untuk menutup Facebook atau Youtube adalah pernyataan yang tidak perlu dan tidak profesional. Jangan sampai ‘Darurat Reshuffle’ dijadikan ‘Darurat Nasional’ sehingga perlu ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan tentang situasi kedaruratan.

Sesudah menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kontroversial pada Senin (10/7/2017), hari Jumat kemarin (14/7/2017) pemerintah mengumumkan pemblokiran Telegram, sebuah platform layanan pesan singkat yang segera memicu protes kalangan pengguna internet.l red-4 l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini