telusur.co.id | Jakarta | Terbitnya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomo 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dikeluarkan Preriden Joko Widodo (Jokowi), kembali mendapat kritikan.

Wakil Ketua DPR RI, melalui akun  misalnya, kembali mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan mengatakan ada diktator mau membubarkan ormas tanpa prosedur UU.

Sebab menurutnya, langkah itu memperlihatkan bahwa pemerintahan sedang belajar seperti di era orde baru yang membatasi orang untuk mengeluarkan pendapat.

“Kelihatannya ada yg sedang belajar jadi “diktator” dengan mau bubarkan ormas secara sepihak, tanpa prosedur yang diatur UU,” ujar Fadli Zon, Kamis, (13/7).

BACA JUGA :  Gawat. Dua Menteri PKB Lakukan Persekusi

Seperti yang diketahui kritikan terus bergulir terhadap penerbitan perppu ormas. Tak saja keraguan masyarakat terhadap unsur kepentingan memaksa perppu tersebut pun dinilai dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul.

Bahkan tadi malam pimpinan HTI, salah satu ormas yang sedang dibidik pemerintah, secara khusus menggelar konferensi untuk menyatakan pihaknya bersama sejumlah ormas Islam akan melawan kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebab menurut Jubir HTI, Ismail Yusanto dalam Perpu tersebut terkandung sejumlah pasal yang bakal melahirkan rezim pemerintahan diktator.

“Secara substansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter,” ujarnya, Rabu (12/7) malam seraya memastikan bahwa HTI bersama ormas Islam lainnya akan mengajukan perlawanan hukum yang dipimpin oleh advokat senior Yusril Ihza Mahendra.  | red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini